Selamat, kamu resmi merdeka! Setidaknya itulah pesan utama dari judul kita hari ini: “Merdeka di Atas Kertas” walau nyatanya itu hanya status palsu yang terpampang mewah di lembaran buku sejarah. Benar sekali. Coba cek, seberapa besar biaya yang kamu keluarkan untuk support negara ini agar tetap berjalan? Maksudnya, coba rinci seberapa banyak kamu dipajakin negara?
Hallo, Paman?
Bingung dengan cara kalian mengelola negara ini.
Ngakunya punya menteri lulusan luar negeri, tapi pas kerja cari duit buat negara, pajak lagi- pajak lagi yang diandalkan. Gak pintar! Negeri yang katanya berdaulat, tapi tak pernah freedom dalam tagihan 😁.
Dan, TAGIHAN ITU DIBERIKAN KEPADA SI RAKYAT.
Rakyat sehari-hari diberi tugas untuk “menyuapi aparatur negara” dengan bayar pajak. Dan, lihat gaya aparatur negara saat ini?
Jika Paman punya program yang hanya bisa kasih makan para bocah, apakah itu disebut berhasil? Jika aparatur negara tak sanggup mengelola anggaran atau tak bisa mencari pendapatan selain pajakin masyarakat, buat apa banyak-banyak merekrut anggota?
Katanya mau efisien?
Coba merenung sejenak, Paman menjabat kan tidak seumur hidup. Legacy apa siih yang bisa Paman berikan untuk mengatakan kepada rakyat bahwa “Kita ini sudah merdeka”?
Sori to say ya, Paman.
Dulu, kami berharap pemimpin yang datang adalah figur garis lurus yang benar-benar mementingkan kepentingan rakyat. Nah, masa gak tahu kalau pajak yang dibebankan ke rakyat sekarang sudah terlalu besar?
Bukannya dikurangi malah ditambah.
Kedaulatan yang Hanya Menjadi Tinta Hitam
Langsung saja.
Akar masalah dari “Merdeka di Atas Kertas” terletak pada jurang pemisah yang lebar antara formalitas hukum dan realitas struktural. Berbagai regulasi, konstitusi, and dokumen resmi sering kali hanya berfungsi sebagai legitimasi kekuasaan tanpa diiringi oleh instrumen penegakan yang betul.
Kata “Merdeka” misalnya, kerap berhenti sebatas simbol.
Kayak gak ngerti, Paman ini. Tapi, dikasih tahu, marah!
Pengibaran bendera atau pengesahan undang-undang, jika berjalan tanpa merombak sistem ekonomi dan birokrasi yang masih mewarisi pola-pola lama, yaa percuma. Kedaulatan seharusnya benar-benar berada di tangan rakyat. Bukan tereduksi untuk sekadar menjadi jargon administratif di dalam arsip negara.
Hal ini nyata dan terlihat jelas pada kedaulatan sumber daya alam kita.
Secara konstitusional, bumi, air, and kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun, faktanya hari ini, untuk sekadar minum saja kami “rakyat” harus membeli.
Jika tidak, dari mana kami minum? Apakah dari sumur warga yang telanjur tercemar?
Begitu pula dengan kedaulatan hukum di negeri ini, yang menempatkan simbol keadilan tetap tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Orang miskin seolah tidak memiliki akses “rasanya adil itu seperti apa?”. Sekali tersandung masalah hukum, mereka tersingkir tanpa kehadiran “keadilan sosial” dalam memberikan perlindungan yang memadai.
Kerentanan ini juga merambah ruang digital kita.
Anak-anak hari ini terpapar oleh banjir konten sampah, sementara kehadiran para buzzer terus memprovokasi masyarakat dan menciptakan ilusi seolah-olah negara ini sedang tidak aman. Rakyat merasa terancam oleh berbagai bentuk kejahatan digital dan manipulasi informasi yang seolah sulit dikendalikan.
Belum lagi persoalan lainnya yang malas kami ceritakan 😂…
Yang ada sajalah dulu.
Katanya Merdeka, Tapi Kok Masih Dicekik
Mari menengok sejarah, ke masa-masa ketika para pendiri bangsa bertaruh nyawa demi merajut impian tentang sebuah negeri yang adil makmur.
DULU,
Narasi perjuangan terdengar begitu kuat.
Lepas dari rantai penjajahan asing agar anak cucu bisa bernapas lega di tanah sendiri. Tapi anehnya, setelah puluhan tahun berlalu, rantai besi itu “tidak benar-benar lenyap”, melainkan bertransformasi wujud menjadi belenggu administratif bernama regulasi.
Kita dipaksa bangga meneriakkan kemerdekaan setiap tanggal tujuh belas Agustus. Sementara di hari-hari biasa seperti saat ini, kita diperas oleh pungutan tak berkesudahan. Mencari perbandingan semacam ini menjadi sangat menyayat hati ketika kita melirik bagaimana negara lain di dunia memperlakukan rakyatnya dengan manusiawi.
Nanti dibilang begini, malah diusir untuk pindah lagi 😔…
Sebut saja Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Oman yang tidak memberlakukan pajak penghasilan bagi warganya karena memposisikan kekayaan alam sebagai hak mutlak publik yang hasilnya dikembalikan secara utuh untuk kemakmuran masyarakat.
Sementara Monako, membuktikan bahwa wilayah kecil pun bisa berdiri tegak dengan kedaulatan yang bermartabat di tangan rakyatnya melalui tata kelola domestik dan finansial yang adil tanpa rasa tertekan oleh pungutan sewenang-wenang.
Di sisi lain, Bahama sejatinya membuktikan bahwa sebuah negara kepulauan dapat membebaskan rakyatnya dari jeratan pajak penghasilan, keuntungan modal, maupun warisan karena negara mengelola sektor jasa secara profesional.
Sangat kontras yaa dengan negeri ini.
KEMUDIAN …
Kritik dari rakyat jangan dianggap sebagai gangguan ketertiban umum, seolah-olah suara protes adalah sebuah dosa besar yang tak terampuni. Kami bukanlah ‘Rocky’ yang tega berkata dungu, dungu dan dungu, sosok yang melontarkan cercaan demi menjatuhkan, melainkan masyarakat kecil yang merindukan perubahan ke arah yang lebih baik.
Paman harus tahu, masyarakat sangat yakin, bahwa akan ada hari pembalasan. Akan ada dosa yang ditangung, pahala yang didapat, dan itu berlaku untuk siapa saja secara personal “sendiri-sendiri,” dan tidak bisa dilindungi oleh seribu ulama bayaran sekalipun.
Lantas,
Jika Menjadi Penguasa, Apa yang Kuberikan?
Memimpin bangsa besar bukanlah soal mengejar angka pertumbuhan statistik di atas kertas atau merancang pencitraan demi mendulang sanjungan. Bukan pula soal melanggengkan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok demi mengamankan kepentingan jangka panjang.
Menakhodai negeri ini menuntut keberanian mutlak serta nyali besar untuk merombak sistem yang bobrok dan penuh kecurangan. Negara harus dikembalikan pada hakikat aslinya, yakni sebagai pelayan sejati yang mendedikasikan seluruh energinya untuk kesejahteraan rakyat. Sebab, kekuasaan yang sejati tidak diukur dari seberapa lama seseorang duduk di singgasana, melainkan dari seberapa besar perubahan baik yang ditinggalkan.
Lantas, jika suatu hari nanti memegang kendali kepemimpinan, apa sebenarnya hal utama yang paling diidam-idamkan dan dinanti-nantikan oleh rakyat? Yeeey! Ini bukan bantuan tunai yang habis dalam sekejap, bukan pula pembagian sembako musiman, apalagi solusi tambal sulam yang diluar akal sehat.
Lantas apa dong?
1. Sadari Bahwa: Ketika Menjabat Statusnya Bukan Lagi Rakyat, Tapi Petugas.
Benar sekali. Jika status kamu sebagai pejabat publik, artinya hak istimewa sebagai rakyat yang berdaulat dicopot terlebih dahulu. Diganti statusnya menjadi petugas. Nah, jika Paman-Paman sekalian paham akan statusnya sebagai petugas, yaa kerja. Jangan belagu.
Jenderal bintang satu saja rumahnya seperti pengusaha migas. Kan aneh. Gaji resmi pas-pasan, tapi garasi penuh mobil mewah dan rumahnya bak istana megah, sementara rakyat di luar sana masih pusing mikirin beras hari ini.
Kalau sadar diri cuma digaji dari uang pajak rakyat untuk melayani, harusnya malu kalau kerjanya cuma sibuk memperkaya diri sendiri dan pamer kekuasaan. Jadi petugas itu yang benar dong, bukan malah berlagak kayak raja kecil yang minta disembah.
2. Kebijakan Pajak Progresif & Insentif Modal
Meniadakan atau membebaskan pajak penghasilan pribadi bagi penduduk tetap (residence-based taxation). Keren gak tuuuh! Ini mirip dengan Monako. Untuk menarik orang dengan pendapatan tinggi, investor, dan talenta global agar membelanjakan dan menginvestasikan modalnya di dalam negeri.
Boleh saja menetapkan tarif pajak korporasi yang sangat rendah dan kompetitif secara global, namun dengan syarat perusahaan wajib mempekerjakan persentase minimum warga lokal dan melakukan alih teknologi.
Kamudian, menghapus pajak warisan dan pajak kekayaan untuk menjaga sirkulasi aset tetap berada di dalam negeri dan menarik keluarga-keluarga kaya untuk membangun dinasti bisnis jangka panjang di wilayah tersebut.
3. Jaminan Kesejahteraan Sosial & Pendidikan Elite Gratis
Pastikan dalam menyediakan akses pendidikan gratis berkualitas tinggi dari tingkat dasar hingga universitas, yang kurikulumnya langsung terhubung dengan industri masa depan (teknologi, keuangan global, dan maritim).
Jangan lupa, perumahan Subsidi Berkualitas Tinggi (State-Subsidized Housing). Meniru model perumahan negara di Monako, di mana pemerintah menyediakan hunian modern bersubsidi khusus bagi warga asli agar mereka tidak pernah merasa terpinggirkan oleh mahalnya biaya hidup di perkotaan elit.
Dan, jaminan kesehatan paripurna, pastinya. Layanan kesehatan universal gratis dengan fasilitas medis mutakhir bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Kelihatannya gak mungkin yaaa. Yaa iya jika kamu targetkan menjabat demi hidup senang.
Haha😂 terlihat gak mungkin yaa!
4. Audit total dan perampingan birokrasi (lean government)
Merupakan langkah mutlak untuk menyelamatkan kas negara dari kebangkrutan struktural akibat pembengkakan jumlah aparatur yang tidak efisien. Lagian korupsi itu telah menjadi budaya di negeri ini. Orang-orang tuuh sudah tidak takut dosa. Mereka takut miskin. Karena miskin di negeri ini dihina.
Oleh karenanya negara wajib mengangkat derajat orang-orang miskin.
Nah, melalui evaluasi kinerja berbasis beban kerja secara transparan, pembersihan posisi fiktif, dan penerapan sistem meritokrasi murni, pemerintah dapat menghentikan praktik “bagi-bagi kursi” untuk ponakan atau kenalan.
Selain itu, konsolidasi lembaga tumpang tindih dan digitalisasi administrasi akan memangkas rantai birokrasi yang berbelit-belit sekaligus membatasi rekrutmen non-produktif agar anggaran tidak terus-menerus terkuras untuk belanja pegawai yang membengkak.
5. Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (Resource Sovereignty)
Yang terakhir ini sangat baik: Pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam juga dialirkan secara langsung untuk membiayai infrastruktur publik yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Mengambil contoh nyata dari kebijakan pelayanan publik di Uni Emirat Arab, misalnya.
Dana dari sektor strategis tersebut digunakan untuk membangun pabrik desalinasi air laut raksasa dan jaringan pipa modern, sehingga air bersih dan layak minum dapat mengalir langsung ke setiap rumah warga dengan tarif yang sangat murah atau digratiskan sepenuhnya.
Selain pengadaan air minum, keuntungan melimpah dari hasil bumi tersebut “TIDAK DIKORUP!”, tapi disalurkan untuk mensubsidi tagihan listrik dan jalan. Coba bayangkan jalannya bukan seperti rute mendaki gunung, melainkan mulus tanpa lubang selebar kuali atau tambalan asal-asalan yang bikin motor butut cepat rusak.
Dengan pengelolaan pendapatan yang benar-benar beres dan anti-korupsi, infrastruktur dasar bukan lagi ajang proyek mark-up pejabat, melainkan hak istimewa yang dinikmati warga dengan senyuman lebar tanpa dihimpit kecemasan biaya hidup harian.
Apa yang Salah dengan Hari Ini?
Ada yang salah dengan cara kita merumuskan prioritas bernegara hari ini, di mana gemerlap simbol-simbol kemajuan sering kali menutup mata kita dari lubang kehancuran di tingkat bawah.
Ketika kebijakan publik dirumuskan di ruang-ruang ber-AC yang jauh dari bau keringat rakyat, yang lahir bukanlah solusi, melainkan deretan aturan baru yang menambah beban hidup masyarakat.
Kita terlalu sibuk membangun kemegahan fisik, sementara fondasi sosial berupa keadilan dan kesejahteraan rakyat justru dibiarkan.
Kini, kita berada di jurang yang menuntut kejujuran intelektual dan keberanian moral dari semua pihak, baik penguasa maupun rakyat.
Jika “Takut DOSA” terus dibungkam dan masalah struktural terus disapu di bawah karpet kekuasaan, maka jurang pemisah antara negara dan warganya akan semakin melebar tanpa bisa diselamatkan lagi.
Merdeka bukan sekadar perayaan harian kemerdekaan atau teks proklamasi yang usang, melainkan kerja Sunyi menegakkan keadilan bagi setiap kepala yang tertunduk lelah di negeri ini.
Sebab Ending-nya: Badai sehebat apapun pasti akan reda jika kita memilih berjalan bersama dalam kejujuran dan ketulusan. Rumah besar ini hanya akan benar-benar berdiri kokoh ketika mereka yang di atas sudi mendengarkan suara mereka yang di bawah, merajut kembali asa di atas kedaulatan.
Salam Dyarinotescom.
