Apa yang paling cepat viral setelah bencana alam mematikan? Bukan data korban hilang atau analisis mendalam kegagalan mitigasi, melainkan layanan ‘Trauma Healing’ massal. Coba renungkan, trauma akibat kehilangan rumah, harta benda, atau bahkan keluarga, benarkah bisa disembuhkan cukup dengan menggambar pelangi dan tepuk tangan di tenda pengungsian?
Sumatera menggigil.
Tiba-tiba,
Kita semua didorong untuk fokus pada Inner Child masing-masing: si anak kecil rapuh yang trauma melihat lahar dingin menghantam desa. Memang ini sah-sah saja, bahkan penting. Tapi belajar waras saja, di tengah puing-puing dan tenda pengungsian yang dingin, apa yang lebih nyata menggerogoti pikiran: trauma masa lalu, atau fakta bahwa desa kita hancur karena ada yang sengaja merusak hulu sungai demi cuan besar?
Inilah penyakit kebangsaan kita:
Kita didorong untuk menyembuhkan masalah pribadi (Inner Child) dengan terapi, sementara masalah struktural (Inner Problem) dibiarkan membusuk. Trauma pasca-bencana bukanlah sakit kepala yang hilang setelah minum obat, melainkan respons rasional terhadap sistem yang gagal menjamin rasa aman.
Selama kita hanya fokus pada orang yang ‘patah…’, dan menutup mata pada elit yang serakah di balik meja kebijakan, bencana ini akan terus berulang. Yuklah, semangat! kita bongkar kebodohan healing instan ini, dan lihat apa sebenarnya yang harus segera dibersihkan.
Btw, gak jadi deh liburan akhir tahun, gegara bencana 😒😩…
Inner Child vs. Inner Problem: Mana yang Harus Disentuh Duluan?
Sepakat dulu akan ketentuan, Inner Child itu representasi luka batin akibat trauma masa lalu yang muncul kembali saat ini. Sedangkan Inner Problem juga meliputi seluruh sistem bobrok yang memastikan trauma itu akan datang lagi dan lagi. Kami ulangani: Lagi!
Pertanyaan besarnya, mana yang harus disentuh terlebih dahulu?
Jelas!
Tidak akan ada penyembuhan permanen selama akar masalah struktural dibiarkan. Kamu lihat dong, mak: saat kita di tenda pengungsian sibuk menenangkan diri dan mencari selimut, di luar sana, orang-orang serakah itu sedang menghitung dollar dari kayu gelondongan yang mereka tinggalkan di hulu. Atau, sibuk berlari keluar negeri agar tidak kena sasaran tuduhan.
Bencana yang terjadi saat ini bukan karena alam sedang marah, tetapi karena sistem sedang berkhianat. Ya kan Paman!
Gunung yang seharusnya berfungsi sebagai penyerap air telah diubah menjadi pabrik bencana akibat penebangan liar dan alih fungsi lahan yang didukung oleh izin-izin nyeleneh dari para bekingan kuat.
Pemerintah daerah tahu persis wilayah mana yang rawan, tetapi mereka memilih diam, bahkan membiarkan pembangunan di zona merah, hanya demi melihat potensi pajak dan investasi yang bisa terserap.
Semua orang sadar itu adalah ‘Red Flag’ bencana, tetapi semua memilih memalingkan muka.
Masalah ini menjadi semakin kocak ketika kita bicara mitigasi.
Setiap tahun, ada anggaran untuk membangun sabo dam, jalur evakuasi, atau posko peringatan dini. Namun, saat lahar dingin datang, posko itu kosong atau “baru mau direncanakan akan dibuat nanti di anggaran berikutnya saja”, jalur evakuasi tidak ada, dan bangunan pelindung jebol dalam hitungan menit.
Ke mana perginya uang-uang itu? Diamkan saja di Bank 😁 sembari menunggu bunga datang. Kocak luuu.
Masyarakat? Dipaksa menerima takdir, padahal kita tahu ini adalah kelalaian yang disengaja demi keuntungan segelintir. Maka, sudah jelas. Menyembuhkan Inner Child kita hanyalah ilusi jika kita kembali ke rumah yang sewaktu-waktu bisa hanyut lagi karena pengelola negara yang konyol.
“Gampang itu, nanti saja. Belum ditandatangan ketua 😒” katanya.
Harus ada solusi!
Jika tidak, apa guna kami Dyarinotescom 😀…
Solusi Menghentikan Kebodohan Berulang
Mengutuk kegelapan itu mudah, tetapi menyalakan lilin, “dalam konteks ini”, menyalakan spotlight pada solusi yang tidak lazim, itu baru pintar dan berani. Perlu langkah-langkah yang membuat otak daerah merasa kepanasan, langkah yang memaksa mereka mengaudit dirinya sendiri sebelum bencana berikutnya datang.
Solusi yang kita ajukan bukan lagi soal “Bangun Sabo Dam yang lebih besar.” Itu solusi lama yang gampang dikorupsi. Kita butuh solusi kelembagaan dan teknologi yang membuat pengabaian tata ruang dan korupsi lingkungan menjadi investasi yang sangat buruk bagi para pelakunya.
Beberapa solusi ini bisa dengan:
1. Pajak Bencana dan Obligasi Worth It: Dana Abadi yang Anti-Politik
Kita harus mencontoh mekanisme pendanaan inovatif. Alih-alih mengandalkan APBD yang selalu terpotong, kita bisa menerapkan Obligasi Bencana (Catastrophe Bonds) seperti yang dilakukan Meksiko dan beberapa negara di Karibia.
Dana ini dikumpulkan dari investor swasta. Jika bencana tidak terjadi, investor mendapat untung. Jika bencana terjadi, dana full power langsung dicairkan tanpa harus menunggu persetujuan politik berbelit-belit. Ini membuat mitigasi menjadi investasi yang ‘Worth It’ bagi semua pihak, dan memaksa negara untuk benar-benar berupaya mencegah bencana.
Bagaimana dengan?
2. Kriminalisasi Korporasi: Hentikan Flexing Kekuatan Elit Perusak
Di Konaha, perusakan lingkungan seringkali hanya berujung denda administratif.
Kita perlu mencontoh tren global: Kriminalisasi Korporasi. Bisa? Tentu saja Paman. Di beberapa negara (misalnya, Australia dan Eropa), CEO atau dewan direksi dapat dipidana secara pribadi atas kejahatan lingkungan yang menyebabkan bencana (misalnya tumpahan limbah).
Ini akan menghentikan flexing kekuatan para elit yang merasa kebal hukum hanya karena perusahaannya besar. Risiko penjara bagi direktur utama akan jauh lebih efektif daripada denda yang hanya dibayar menggunakan uang perusahaan.
3. Spill Real-Time: Kewajiban Publikasi Dana Izin Lahan
Transparansi adalah musuh utama korupsi.
Kita harus menuntut kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mempublikasikan (secara real-time di website) setiap dana atau sumbangan yang diterima dari perusahaan yang mengajukan izin penggunaan lahan di daerah hulu.
Seperti sistem pengawasan dana politik di Amerika Serikat, masyarakat berhak ‘Spill The Kancut’ (membongkar informasi) mengenai siapa yang menyogok siapa dan berapa nominalnya. Jika ada aliran dana mencurigakan yang mendahului izin kontroversial, publik bisa langsung bertindak.
4. Patroli Digital Twin: Mengganti Main Character Pengawas Lapangan
Keterbatasan SDM untuk mengawasi hutan sering menjadi alasan klasik.
Kita harus menerapkan teknologi ‘Digital Twin’ atau Smart Monitoring lahan, seperti yang diimplementasikan di Belanda dan Singapura untuk perencanaan kotanya. Sistem berbasis AI ini akan membandingkan kondisi lahan real-time (menggunakan drone dan citra satelit) dengan peta tata ruang yang legal.
Jika ada satu pohon saja yang ditebang di luar izin, sistem akan memberi notifikasi dan mendenda otomatis. Ini membuat Main Character pengawasan bukan lagi manusia yang bisa disuap, melainkan sistem yang objektif.
5. FYP Keadilan: Mengikat Dana Daerah dengan Kinerja Mitigasi
Saatnya dana transfer daerah (DAU/DAK atau apa pun itu) tidak diberikan secara pukul rata. Kita harus menuntut model yang mengikat persentase dana dengan Indeks Kinerja Mitigasi Bencana. Kalian mau bangun apa? Apa guna?
Jika daerah terbukti lalai (misalnya tidak membangun infrastruktur pelindung yang disepakati, atau membiarkan deforestasi), maka transfer dana daerah harus dipotong dan dana itu dialihkan ke program relokasi korban.
Solusi ini mencontoh skema insentif di Bank Dunia dan lembaga donor, yang membuat kinerja tetap baik.
Negara Kudu Bertanggung Jawab Penuh
Yaa, harus!
Kami melihat video-video di media sosial: masyarakat bahu-membahu mengevakuasi lumpur dengan alat seadanya. Pemerintah daerah terlihat seperti terdiam, bingung, lambat, dan hanya bisa menengadah meminta bantuan pusat.
Ini bukan lagi soal efisiensi, ini soal mentalitas. Mentalitas bahwa mitigasi itu opsi doang, bukan kewajiban mutlak.
Wajar jika masyarakat berpendapat: selama ini, anggaran daerah lebih diutamakan untuk program seremonial, study tour, atau kenaikan gaji/tunjangan pegawai. Sementara itu, program mitigasi risiko “yang tidak HOT dan tidak menghasilkan cuan cepat” selalu diabaikan.
Negara kita rawan bencana, tetapi miskin perencanaan?
Ketika bencana datang, barulah semua kebelet ‘Pup.’
Rapat koordinasi dadakan, kunjungan pejabat dengan kamera, konten yang disetting, dan janji-janji pembangunan. Semua itu hanya reaksi, bukan antisipasi. Negara harus mengubah cara pandang: investasi terbesar yang harus dikeluarkan bukan untuk proyek entah-berantah, melainkan untuk memastikan “kami rakyat” tidur dengan nyenyak tanpa takut dihanyutkan lahar dingin.
Tanggung jawab penuh negara itu berarti:
- Memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu terhadap perusak lingkungan;
- Menyediakan dana standby yang tidak boleh diganggu gugat untuk mitigasi; dan
- Mengubah mentalitas birokrasi dari reaktif menjadi proaktif.
Selama tiga hal ini tidak dipenuhi, setiap tangisan dan trauma pasca bencana adalah tagihan utang moral yang harus dibayar negara.
Tiba Saatnya Bersih-Bersih
Mengakhiri part ini, kami akui, mudah bagi kami untuk mengkritik sambil duduk di meja yang kering. Tapi, bukankah inilah tugas kita sebagai warga negara? Menggunakan kedaulatan untuk koreksi dan menuntut kinerja. Kita harus berhenti menoleransi ‘kebodohan’ yang berulang: kegagalan perencanaan, korupsi izin, dan kelalaian mitigasi.
Maka, sudah waktunya kita membalik narasi.
Jangan biarkan Inner Child kita terus menangis di tengah kegagalan sistem. Gunakan energi healing itu untuk menuntut. Biarkan trauma ini menjadi bahan bakar untuk membersihkan sistem dari mereka yang menjadikan bencana sebagai peluang keuntungan.
Ketahui-nya: Duka yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan, melainkan ketika kita tahu bahwa kehilangan itu seharusnya bisa dicegah. Bersih-bersih kebodohan bukan hanya soal membersihkan puing, tapi membersihkan nurani dari kompromi.
Salam Dyarinotescom.
