“Seandainya: … “ Yaa kalimat ini sebuah angan-angan yang barangkali terdengar seperti dongeng sebelum tidur bagi kaum elit, tapi menjadi bahan gosip paling renyah di sela-sela jam istirahat buruh pabrik. Pastinya, kita rakyat memiliki kedaulatan tertinggi di negara ini bermimpi tentang: Seandainya Gaji DPR Itu UMR.

Apakah Boleh?

Jadi, bayangkan saja mereka yang biasanya turun dari mobil mewah dengan setelan jas seharga motor matic, tiba-tiba harus berdiri mengantre di depan ATM di tanggal tua, menunggu saldo yang nominalnya kalau ditarik langsung habis buat bayar cicilan panci dan uang kos.

Ini memang terdengar radikal, bahkan mungkin dianggap “kriminal” oleh mereka yang terbiasa hidup di atas awan.

Namun, di tengah drama politik yang lebih menyesatkan dari sinetron stripping, narasi tentang gaji UMR ini adalah bentuk pertahanan diri agar jauh dari ‘dilema’ melihat kenyataan. Bukankah kedaulatan ada di tangan rakyat?

Berarti, kita ini bosnya, kan?

Dan sebagai bos yang baik, sesekali berhak dong memimpikan tentang skema penggajian karyawan kita yang ada di Senayan itu supaya lebih “merakyat” secara finansial.

Mimpi kali yee! 😂

 

Mengapa Isu Ini Terus dan Harus?

Mari kita menepi sejenak ke pinggiran Jakarta. Di sana sebut saja ada Bang Toyib (nama samaran, bukan yang gak pulang-pulang ☺️), seorang buruh yang setiap bulan harus melakukan atraksi akrobatik dengan gaji UMR-nya. Ia harus membelah angka empat-lima jutaan itu untuk sewa kontrakan, susu anak, cicilan motor, hingga biaya tak terduga seperti sumbangan kondangan.

Bagi Bang Toyib, misalnya, setiap rupiah adalah tetes keringat yang dihitung dengan penuh ketegangan, layaknya menjinakkan bom waktu yang bisa meledak di akhir bulan. Sementara itu, di seberang sana, tepatnya di gedung kura-kura yang ikonik, keputusan-keputusan besar diambil dalam ruangan dingin ber-AC sentral.

Di sana, para penghuninya menerima tunjangan yang kalau dikumpulkan saja mungkin bisa membiayai operasional satu kelurahan selama setahun. Ada uang sidang, uang komunikasi intensif, hingga uang aspirasi yang jumlahnya bikin mata rakyat jelata berkedip-kedip tak percaya. Kontras ini bukan lagi sekadar kesenjangan, tapi sudah menyerupai jurang kemunafik-kan.

Pertanyaan pemantiknya sederhana namun mematikan: “Apa jadinya jika mereka yang membuat aturan, harus hidup dengan aturan (finansial) yang sama dengan rakyatnya?”

Apakah mereka masih akan santai-santai saja saat harga beras meroket jika dompet mereka sendiri hanya berisi beberapa lembar uang berwarna biru dan segepok struk belanja yang belum lunas?

Atau

Mungkinkah “muka-muka jelek” mereka akan lebih semangat membahas RUU Perlindungan Konsumen ketimbang sibuk mengurus studi banding ke luar negeri yang hasilnya seringkali hanya berupa album foto kenang-kenangan?

Isu gaji UMR untuk DPR ini harus terus digulirkan bukan karena kita pelit, melainkan karena kita butuh validasi. Kita butuh tahu bahwa mereka benar-benar “wakil” kita, bukan sekadar “penguasa” yang mewakili kepentingan perutnya sendiri.

Karena selama standar hidup pembuat aturan masih setinggi langit, mereka tidak akan pernah benar-benar paham mengapa rakyatnya begitu stres hanya karena kenaikan harga minyak goreng seribu perak.

Bagian inilah yang membawa kita pada sebuah skenario “bagaimana jika” yang sangat menggiurkan.

 

5 Hal Baik Jika Gaji DPR Setara UMR

Sebelum masuk ke pembahasan “mimpi kali yee”, bayangkan dulu atmosfer baru di Senayan. Tak ada lagi parkiran penuh mobil mewah nan kinclong. Mungkin nanti parkiran DPR konoha akan penuh dengan motor-motor standar dengan helm yang dikunci di spion agar tidak hilang.

Suasananya akan lebih mirip kantin kampus ketimbang lobi hotel bintang lima. Banyak hal-hal ajaib apa yang akan terjadi jika rencana “gila” ini benar-benar terealisasi.

Misal:

 

1. Seleksi Alam Jalur “Pasukan Anti-Cuan”

Politik kita bakal mendadak bersih dari para pencari kerja jalur instan atau pengusaha yang ingin mengamankan proyek. Kalau gajinya cuma selevel UMR, mereka yang punya orientasi “cuan-sentris” pasti bakal langsung log out dan memilih fokus jualan kopi kekinian atau jadi influencer saja.

Dampaknya?

Yang tersisa di kursi parlemen hanyalah orang-orang yang memang sudah “selesai” dengan dirinya sendiri “sudah kaya dengan urusan finansial” atau mereka yang punya kadar idealisme setinggi gunung. Orang-orang yang benar-benar ingin berbakti tanpa peduli apakah mereka bisa beli iPhone keluaran terbaru tiap tahun atau tidak.

 

2. Efek “The Power of Kepepet” dalam Kebijakan

Saat gaji mereka UMR, para anggota dewan akan mendadak punya kekuatan super dalam memahami penderitaan rakyat. Setiap kali ada rencana kenaikan harga BBM, mereka akan jadi orang pertama yang protes di barisan terdepan tanpa perlu disuruh, karena motor mereka pun butuh bensin yang sama.

Ini adalah bentuk empati yang dipaksa oleh keadaan.

Kebijakan yang keluar dari otak mereka pasti bakal sangat membumi karena mereka merasakan langsung bagaimana rasanya “puasa” di akhir bulan. Tidak ada lagi kebijakan yang out of touch dengan realita di lapangan.

 

3. Gaya Hidup “Minimalis-Estetik” Secara Paksa

Tidak akan ada lagi berita tentang anggota dewan yang pamer tas bermerek seharga rumah bersubsidi. Gaya hidup mereka akan berubah drastis menjadi lebih bersahaja. Mungkin mereka akan mulai rajin berburu promo di e-commerce atau mencari warung makan yang menyediakan paket nasi gratis nambah sepuasnya.

Secara tidak langsung, ini akan menurunkan tensi kecemburuan sosial.

Rakyat akan merasa bahwa wakilnya benar-benar “satu frekuensi”. Melihat anggota DPR naik KRL berhimpit-himpitan sambil membawa bekal dari rumah pasti akan menjadi pemandangan yang sangat menyejukkan hati.

 

4. Rapat yang Lebih Sat-Set dan Anti-Ngantuk

Kalau gajinya pas-pasan, mereka tidak akan mau membuang-buang waktu dengan rapat yang bertele-tele tanpa hasil. Mereka bakal lebih fokus bekerja agar cepat pulang dan mungkin bisa mencari penghasilan tambahan dengan jadi driver ojol atau jualan pre-loved barang-barang lama mereka yang masih mewah.

Efisiensi kerja akan meningkat drastis.

RUU yang biasanya mangkrak bertahun-tahun mungkin bisa selesai dalam hitungan bulan karena mereka ingin membuktikan bahwa dengan gaji segitu, performa mereka tetap “menyala abangku”.

 

5. Politik Biaya Murah Bukan Lagi Mitos

Selama ini biaya kampanye mahal karena “ekspektasi” balik modal yang tinggi. Tapi kalau gajinya cuma UMR, buat apa keluar uang milyaran?

Ini akan memaksa sistem pemilu kita berubah menjadi lebih organik. Orang tidak akan lagi jualan suara demi amplop, karena mereka tahu kandidatnya pun sedang berjuang membayar tagihan listrik.

Ini adalah awal dari demokrasi yang sehat. Persaingan bukan lagi soal siapa yang paling banyak menebar sembako, tapi siapa yang paling punya otak untuk mengelola negara dengan sumber daya terbatas. Sebuah revolusi mental yang nyata!

 

Impian Kami Sebagai Rakyat

Jika yang demikian (narasi diatas) pun masih bisa diakal-akali, yaaa kita pikirkanlah nanti bagaimana cara untuk memberantas akal busuk yang maunya merusak negeri konoha yang tercinta.

Jujur saja, menggaji DPR setara UMR mungkin akan mengundang kegaduhan baru seperti risiko korupsi yang makin gila. Tapi, di Konoha kasusnya berbeda.

Menurut kami, korupsi di Konoha sudah menjadi budaya, misalnya. Hampir setiap lini dan tingkatan “disinyalir” melakukan hal itu. Mungkin yaaa.. Boleh jadi, kan.

Nah, kalau memang mau korupsi ya korupsi saja, tidak perlu dibungkus dengan gaji besar sebagai alasan “pencegahan”. Toh, gaji besar selama ini juga tidak menjamin mereka berhenti “main mata” dengan anggaran.

Kita sebagai rakyat sebenarnya sederhana saja impiannya.

Tidak benci orang kaya, kami hanya benci ketidakadilan yang dipamerkan dan dibiarkan. Jika gaji UMR adalah standar hidup mayoritas penduduk di negeri ini, mengapa para wakilnya harus hidup di dimensi lain?

Bukankah “wakil” itu seharusnya mencerminkan yang diwakilinya?

Konoha membayangkan sebuah masa di mana menjadi anggota DPR adalah sebuah pengorbanan suci, bukan ajang memperbaiki keturunan secara finansial. Sebuah era di mana kita bisa melihat anggota dewan duduk di emperan toko, ngobrol santai dengan tukang parkir sambil membahas pasal-pasal krusial, tanpa ada pengawalan ketat yang bikin risih.

Mungkin ini terlalu naif, tapi bukankah setiap perubahan besar berawal dari mimpi yang dianggap “gila lu yaak”?

Kami ingin merasa bangga memiliki wakil yang hidupnya sederhana namun pikirannya luar biasa. Bukan mereka yang hidupnya luar biasa mewah, tapi pikirannya: bagaimana cara menang lagi di periode depan.

Intinya, ingin sebuah sistem yang manusiawi.

Sistem yang tidak menciptakan kasta-kasta baru antara “si pembuat aturan” dan “si penerima aturan”. Karena pada akhirnya, kita semua menghirup udara yang sama dan menginjak tanah yang sama, tapi mengapa urusan isi piring harus dibedakan?

Apakah ini?

 

Mustahil Secara Hukum?

Ini sebenarnya bukan memainkan nilai dari satu penghasilan “secara harfiah.” Oleh karena rakyat adalah pemilik bangsa ini, rakyat sangat boleh mengatur pengelola negara.

DPR saat ini dianggap tidak sanggup dan tidak pantas menerima penghasilan yang notabene dari pajak, jika hasilnya hanya sekadar “hadir, duduk, diam, duit”. Anggapan ini muncul bukan karena rakyat dengki, tapi karena performa yang seringkali jauh di bawah ekspektasi.

Jadi jikalah DPR itu benar-benar bagus kerjanya, rakyat pasti ‘menyumbang’ dana pribadi kepada DPR sebagai apresiasi. Bayangkan betapa indahnya jika rakyat dengan sukarela memberikan “saweran” kepada wakilnya karena merasa hidup mereka jadi lebih mudah berkat undang-undang yang pro-rakyat.

Itulah bentuk penghargaan yang tulus, bukan paksaan melalui struktur APBN yang seringkali tidak jelas untuk siapa dan untuk apa.

Nah, gaji DPR yang UMR itu, misalnya jikalah tidak cukup, kan bisa dibantu oleh hadiah-hadiah yang diberikan masyarakat secara sukarela karena undang-undang yang mereka keluarkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

Kirim beras dari petani yang senang karena pupuk mudah didapat, atau kiriman kopi dari buruh yang senang karena upahnya naik secara adil. Itu baru namanya simbiosis mutualisme yang sehat, bukan parasit yang menggerogoti rakyat.

Memang, secara hukum saat ini hal ini mungkin terdengar mustahil karena mereka jugalah yang membuat hukumnya. Tapi ingat, hukum bukan kitab suci yang tidak bisa diubah. Pada akhirnya, semua kembali kepada “sadar gak sih kamu, terhadap ini”.

PoV-Nya: Seorang pemimpin terbaik adalah dia yang merasa lapar paling pertama dan merasa kenyang paling terakhir di antara rakyatnya.

 

Salam Dyarinotescom.