Akhir tahun, drama kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) selalu terulang? Ibarat drama kejar tayang: pengusaha mengeluh, buruh demo, lalu pemerintah datang membawa palu ‘tengah’ yang seringkali tak menghasilkan apa-apa. Angka UMP, sebetulnya, bukan cuma soal rupiah di slip gaji. Ia cerminan paling jujur dari seberapa sehatnya pasar tenaga kerja di negara kita. Sederhananya, jika UMP harus naik kencang, itu bisa jadi pertanda ada ketidakseimbangan serius antara kebutuhan pabrik (Demand) dan jumlah pekerja yang tersedia (Suplai). Namun, ada satu faktor unik yang sering luput dari meja perbincangan, faktor yang bisa jadi adalah “katup pengaman” paling sunyi dalam ekonomi. Ia sering kita sebut dengan Merantau.

Salam Anak Rantau. 🫡

 

Fenomena Merantau, terutama dalam konteks menjadi Pekerja Migran Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, seringkali kita pandang sekadar sebagai kisah heroik pahlawan devisa atau, sebagai kisah tragis eksploitasi manusia.

Kita jarang melihatnya melalui kacamata ekonomi makro.

Boleh jadi, negara kita terpaksa mengizinkan, atau bahkan secara diam-diam mendorong, warganya untuk mencari rezeki di negara orang. Kenapa?

Karena dengan berkurangnya jutaan tangan di pasar kerja domestik, suplai tenaga kerja di rumah jadi ikut terkontrol. Saat suplai terkontrol, posisi tawar pekerja yang tersisa di dalam negeri otomatis menguat, dan itulah yang secara perlahan-lahan membantu menaikkan, “atau setidaknya menahan agar UMP tidak jeblok” di tengah persaingan yang ganas.

Ini adalah paradoks ekonomi yang menarik untuk dibongkar.

 

Isu Panas: Merantau, Suplai-Demand, dan UMP

Jujurlah dengan tuuh perut.

Anggaplah Negara ini punya pasar tenaga kerja yang mirip kolam ikan. Jumlah ikannya (pekerja) banyak sekali, melebihi kapasitas kolam. Kaca mata pasar melihat, kalau stok melimpah (Suplai tinggi), harga jual (Upah) pasti jatuh. Ini yang membuat UMP kita seringkali terseok-seok naik, bahkan terasa tidak adil bagi buruh, karena industri tahu betul: jika satu orang protes, ribuan orang lain siap menggantikan.

Nah, di sinilah keajaiban ‘Merantau’ yang sedang kita bicarakan bekerja.

Ketika kita kirim jutaan ‘ikan’ kita ke ‘kolam’ lain (luar negeri), kita sebetulnya sedang melakukan pengaturan stok. Jumlah ikan di kolam domestik (Suplai) berkurang drastis. Pasar tiba-tiba tidak lagi kebanjiran pekerja.

Efeknya?

Kekuatan tawar para pekerja yang tersisa di dalam negeri mendadak naik! Ini peran Merantau sebagai Katup Pengaman yang sesungguhnya.

Mereka yang bekerja di luar negeri itu bukan hanya pahlawan devisa yang kirim uang, tetapi juga regulator suplai tenaga kerja yang secara tidak langsung membantu menjaga harga ‘ikan’ (UMP) di pasar domestik agar tidak jatuh ke level yang tidak manusiawi.

Ini adalah strategi ekonomi makro yang berjalan sunyi, sering tanpa diakui secara resmi.

 

Pikirkan ini:

Jika seluruh TKI yang ada di luar negeri tiba-tiba pulang besok pagi, bisa dipastikan pasar kerja kita langsung kolaps. Jutaan orang tanpa pekerjaan dan gaji, UMP akan langsung ditekan habis-habisan oleh industri.

Merantau adalah juru selamat dadakan yang menjaga agar drama UMP tahunan kita tidak berakhir tragis.

Namun, sadar dong, strategi ini punya konsekuensi besar. Pasti! Jika kita mengandalkan mereka untuk menstabilkan UMP di dalam negeri, tanggung jawab kita terhadap kesejahteraan dan perlindungan mereka di luar negeri HARUSNYA BERLIPAT GANDA.

Apakah pantas seorang regulator ekonomi negara justru hidup dalam bayang-bayang eksploitasi? Tentu tidak kan Paman. Ini membawa kita pada gagasan-gagasan yang harusnya sudah dieksekusi oleh Pemerintah Konoha sejak lama.

Lalu…

 

Apa yang Menarik (dan Harus Dipikirkan) tentang Katup Pengaman Ini

Jika Merantau adalah strategi nasional, maka kita harus memikirkannya secara totalitas. Ini bukan cuma soal mengirim orang, tetapi juga membangun infrastruktur kekuatan nasional di negeri orang. Alias: “Bangun rumah di tanah orang yang kita beli”. Untuk benar-benar mengoptimalkan Katup Pengaman ini, kita harus berpikir diluar standar ecek-eceknya orang konoha.

Ingat-Nya: Ini lebih dari sekadar tempat penampungan.

Lalu, apa yang menarik tentang itu semua?

Ini tentang bagaimana kita mengubah aset fisik menjadi kekuatan ekonomi dan diplomasi. Ada beberapa hal yang jauh lebih menarik daripada sekadar Balai Latihan Kerja (BLK) sementara.

Apa itu?

 

1. Akuisisi Lahan Global: Membangun Hub Ekonomi Diaspora

Mengapa kita tidak berpikir untuk membeli atau menyewa jangka panjang lahan properti strategis di negara-negara tujuan utama TKI (misalnya, Hong Kong, Singapura, atau Taiwan)? Mirip kampung haji di Arab, misalnya. Properti ini bukan hanya dijadikan penampungan atau BLK. Lahan tersebut harus menjadi Hub Ekonomi Diaspora.

Di sana kita bisa mendirikan:

Kantor Dagang dan Ekspor-Impor. Untuk apa? Ia bisa memfasilitasi TKI yang pulang untuk menjadi pengusaha, atau mempromosikan produk UMKM Indonesia. Ini mengubah Hub tersebut menjadi jembatan dagang.

Bisa juga sebagai Pusat Distribusi. Nah lho! Tempat logistik produk Indonesia masuk ke pasar lokal dengan label ‘Made by Diaspora’. Ini adalah proyeksi kekuatan ekonomi di jantung negara penempatan.

Pastinya Balai Pelayanan Terpadu Global. Apa itu? Satu atap untuk pengaduan, perizinan, hingga urusan perbankan, menjadikannya ‘Konoha Kecil’ yang terorganisir di negeri orang. Mirip-mirip buka cabang.

Kemudian,

 

2. Model Remitansi Produktif: Mengubah Uang Saku Menjadi Modal Bank

Saat ini, uang yang dikirim TKI (remitansi) seringkali hanya digunakan untuk konsumsi.

Yang menarik adalah bagaimana negara bisa mengubahnya menjadi Modal Produktif. Misalnya, dengan membuat skema insentif pajak atau bunga bank yang sangat rendah jika remitansi tersebut diinvestasikan ke sektor riil di daerah asal TKI, atau digunakan sebagai modal usaha sepulangnya mereka.

Ini mengubah TKI dari sekadar pahlawan devisa menjadi investor mikro nasional yang memiliki andil nyata dalam PDB regional.

 

3. Diplomasi Upah Minimum (DUM): Melindungi Harga Diri di Pasar Global

Kita terlalu pasif dalam diplomasi upah TKI.

Sama seperti kita ribut soal UMP domestik, negara seharusnya menerapkan Diplomasi Upah Minimum (DUM) yang agresif. Kita harus menuntut upah yang layak dan setara di negara penempatan, tidak hanya patuh pada standar minimum negara tersebut, tetapi menegosiasikan premium berdasarkan sertifikasi dan kualitas yang kita berikan.

Jika TKI kita sudah tersertifikasi dengan baik, kita punya alasan kuat untuk menuntut gaji di atas rata-rata. Ini adalah cara menjaga martabat ekonomi TKI di mata dunia.

Kemudian, bagaimana dengan:

 

4. Transfer Keahlian Balik (Reverse Brain Drain): Memaksimalkan Bekal Pulang

TKI seringkali pulang membawa keterampilan teknis yang luar biasa, tapi tidak ada platform yang menyerapnya.

Pemerintah ‘konoha’ harus membuat program Fast Track Integrasi bagi TKI purna-penempatan untuk langsung ditempatkan di sektor industri strategis di dalam negeri atau diberikan modal/pelatihan wirausaha khusus.

Ini memastikan Brain Gain yang mereka bawa tidak sia-sia, tetapi langsung menjadi multiplier effect bagi ekonomi lokal. Kita perlu jembatan karir, bukan hanya tiket pulang kampung.

 

5. Sistem Akses Data Cepat dan Aman (ADCA): Mengakhiri Kisah Buruh Ilegal

Masih banyak TKI yang menjadi ilegal karena proses administrasi yang rumit dan mahal.

Yang menarik adalah jika Pemerintah Konoha membangun sistem Akses Data Cepat dan Aman (ADCA) yang terintegrasi antara Kemenlu, Disnaker, Imigrasi, dan Kedutaan. Semuanya harus bisa diakses online dan cepat, mengurangi celah bagi calo ilegal dan memastikan data suplai tenaga kerja kita di luar negeri selalu akurat.

No more cerita horor administrasi yang mematikan, demi sistem yang transparan dan akuntabel.

 

Jadi Apa Masalah-Nya?

Melihat beberapa hal tadi, kita seharusnya sudah bergerak cepat.

Namun, di sinilah masalah utama muncul. Pemerintah, yang sering kita sebut dengan “Pemerintah Konoha” kayaknya lebih santai, terlihat lambat, dan lesu dalam merespons dinamika ini. Ibarat orang tua yang disuruh lari maraton, langkahnya berat, inovasinya minim, dan geraknya terlalu berhati-hati.

Takut jatuh, takut diganti, dan Demam jika dikoreksi.

Lihat saja respons terhadap isu tenaga kerja.

Inovasi yang paling sering muncul hanyalah program pelatihan yang template-nya sudah usang, atau, yang lebih menyedihkan, fokus pada eksploitasi sumber daya alam (kayu, sawit) demi cuan cepat tanpa menciptakan nilai tambah industri yang berkelanjutan.

Padahal, masalah pekerja yang makin membludak di dalam negeri seharusnya menjadi tantangan utama untuk berinovasi dalam kebijakan, bukan malah mentok pada solusi jangka pendek yang merusak lingkungan.

Jika terus begini, bagaimana ‘Konoha’ ini bisa maju?

Kita sudah memiliki Katup Pengaman yang bekerja dengan baik (Merantau), tetapi kita gagal melindungi mekanisme tersebut. Kebijakan TKI kita masih reaktif, bukan proaktif. Saat TKI bermasalah di luar negeri, responsnya sering terlambat “tunggu viral dulu” dan terkesan kebakaran jenggot.

Ini mencerminkan lemahnya antisipasi diplomasi dan proteksi struktural. Kelemahan ini bukan hanya soal urusan domestik, tapi juga pertahanan nasional.

Jika kita lambat berinovasi dan tidak mampu mengelola sumber daya manusia kita sendiri secara strategis, negara ini rentan. Ibarat benteng pertahanan yang lemah, keburu diserbu tantangan global, tiga hari juga sudah KO.

Inilah saatnya Pemerintah Konoha sadar: Tenaga kerja bukan sekadar angka pengangguran yang harus disalurkan, tetapi aset strategis yang harus diolah dan diproteksi layaknya proyeksi kekuatan nasional.

Merantau itu seperti orang menuntut ilmu atau belajar diluar negeri, tapi ini dibayar.

 

Gerak Cepat Dalam Melangkah Dikala ‘Badan’ Terasa Berat

Merantau bisa jadi membuktikan dirinya sebagai mekanisme alamiah dan efektif dalam menyeimbangkan pasar kerja domestik. Ia adalah regulator suplai yang tanpa disadari membantu menaikkan marwah pekerja di rumah.

Tapi, sebuah Katup Pengaman juga membutuhkan perawatan.

Jika kita terus membiarkan jutaan pekerja migran kita berjuang sendirian di negeri orang, mengandalkan devisa mereka tanpa imbalan perlindungan yang memadai, maka kita sedang bermain api dengan keadilan sosial.

Pemerintah Konoha tidak bisa lagi berjalan pelan. Inovasi kebijakan seperti membangun Hub Ekonomi Diaspora di negara penempatan TKI atau integrasi data yang real-time dengan Kementerian Luar Negeri, adalah kebutuhan mendesak.

Kita harus bergerak cepat, dikala badan birokrasi terasa berat dan lamban. Jangan sampai kita menyesal ketika Katup Pengaman itu macet. Ingat, Paman: Cinta ditolak otak bertindak, kerjaan ditolak pemerintah bertindak? Ya kali!

Yuklah, dorong bersama agar bergerak dan bertindak, sebelum Katup Pengaman itu pecah dan menenggelamkan keseimbangan yang tersisa.

 

Salam Dyarinotescom.