Siapa bilang Konoha cuma ada di anime? Ternyata, konsep “sesuatu yang abadi” itu mulai merasuki birokrasi kita, lho. Jangan kaget kalau ultras milenial dan Gen Z mulai geleng-geleng kepala melihat fenomena terbaru ini. Bayangin aja, usulan kenaikan usia pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) sampai 70 tahun kini jadi buah bibir.

Maaf kata, istilah ngebet duit negara sepertinya bukan lagi mitos, tapi fakta brutal yang siap disajikan. Ini bukan cuma soal umur, tapi juga tentang masa depan kita semua, para budak korporat atau freelancer yang lagi berjuang keras!

Di tengah hype kemajuan teknologi dan inovasi, sebagian dari kita mungkin berpikir bahwa dunia kerja akan semakin dinamis. Tapi, di Konoha sana, sepertinya filosofi “yang tua yang berkuasa” masih sangat relevan.

Kami dengar-dengar: Usulan dari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk menjadikan ASN pensiun di usia 70 tahun, terutama untuk jabatan fungsional utama, ini bukan kaleng-kaleng. Ini semacam “pensiun ultimate”, di mana mereka bisa menikmati kucuran dana negara lebih lama lagi.

Legend sih, tapi bikin mikir keras juga, kan?

Misal,

Zombie Itu Nyata? Ketika Uang Negara Jadi “Darah Segar” Mereka!

Mungkin selama ini kita cuma kenal zombie dari film horor atau serial fantasi. Tapi, siapa sangka, di Konoha, zombie itu nyata! Eits, jangan bayangin yang jalan terseok-seok dan gigit leher, ya. Zombie versi Konoha ini lebih sophisticated. Mereka adalah ASN yang terus “hidup” dan “beroperasi” di kantor hingga usia senja, membebankan anggaran negara dengan gaji dan tunjangan yang terus mengalir. Ibaratnya, uang negara itu “darah segar” yang bikin mereka terus survive di ekosistem birokrasi.

Memang, usulan kenaikan usia pensiun ini datang dari niat baik, mungkin ingin menghargai dedikasi ASN yang sudah berjasa lama. Tapi, coba kita bedah lebih dalam. Ketika ASN bisa betah nongkrong di kantor sampai 70 tahun, itu artinya kesempatan bagi generasi muda untuk masuk ke dalam sistem jadi makin sempit. Ini semacam bottleneck yang bikin talenta-talenta baru harus gigit jari dan nunggu giliran yang entah kapan datangnya.

Beban anggaran negara juga jadi concern utama.

Bayangkan, dengan jumlah ASN yang tidak sedikit, memperpanjang masa pensiun berarti memperpanjang juga masa pembayaran gaji dan tunjangan. Ini bisa memicu defisit anggaran yang serius, apalagi kalau tidak diimbangi dengan produktivitas yang sepadan. Bukan cuma itu, kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan dan teknologi terbaru juga patut dipertanyakan.

Apa iya, ASN usia 70 tahun masih sat-set dengan tools digital terbaru?

Jadi, bukan isapan jempol kalau dibilang zombie itu nyata. Mereka memang tidak haus darah, tapi mereka “haus” uang negara dan terus menguras potensi anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan atau investasi di sektor lain yang lebih produktif. Ini dilema yang cukup pelik, antara menghargai masa bakti dan menjaga keberlanjutan fiskal negara.

Saat ASN Nongkrong di Kantor Sampai Ubanan!

Mungkin ada yang berpikir, “Ah, biar saja-lah, kan mereka sudah banyak pengalaman, banyak makan asam garam.” Betul, pengalaman itu berharga. Tapi, apakah pengalaman itu selalu sejalan dengan efisiensi dan adaptasi terhadap dinamika zaman? Jangan-jangan memang benar pemikiran kami, tentang: “Generasi muda dijegal oleh generasi sebelumnya, lantaran mereka belum kenyang.”

Wah gawat ini!

Baik-nya:

Sebelum pemerintah benar-benar mengiyakan usulan nyeleneh ini, ada lima poin krusial yang wajib jadi bahan renungan. Ini bukan cuma soal senioritas, tapi juga kualitas. Lima poin yang harus dipertimbangkan pemerintah sebelum menaikkan usia pensiun ASN, seperti:

1. Kenaikan Usia Pensiun Jangan Terlalu Drastis, Stay Chill!

Menaikkan usia pensiun memang perlu, tapi jangan langsung gebyar dari 58 ke 70 tahun. Itu sama saja kayak naik motor langsung gas pol padahal belum pemanasan. Kenaikan bertahap, misalnya ke 60 tahun. Dengan catatan: tergantung prestasi “apa yang mereka lahirkan selama menjabat”, jauh lebih realistis. Ini memberikan space bagi sistem untuk beradaptasi dan tidak menciptakan shockwave di pasar kerja.

2. Kebijakan Harus Memberi Waktu Transisi yang Memadai, No Rush!

Sebut saja Denmark, misalnya, negara yang mindset-nya sudah maju saja, butuh waktu 15 tahun untuk transisi kebijakan pensiun mereka. Kita juga harus belajar dari mereka. Kebijakan ini bukan cuma tentang angka, tapi juga tentang kesiapan SDM dan bagaimana peran Pemerintah mempersiapkan Gen penerus, anggaran, dan perencanaan karier.

Plot twist yang mendadak cuma bikin chaos.

3. Usia Pensiun Perlu Disesuaikan dengan Karakteristik Sektor, Think Smart Paman!

Nggak semua pekerjaan itu sama. ASN di bidang administrasi mungkin beda dengan yang butuh fisik prima seperti militer atau kepolisian. Usia pensiun harus di sesuaikan dengan job description dan tuntutan fisik serta mental. Masa iya, polisi usia 70 tahun masih ngejar maling?

Kita kan bukan di India!

4. Harus Melakukan Analisis Demografi dan Kebutuhan Tenaga Kerja, Data Driven!

Sebelum ambil keputusan, pemerintah harus punya data yang valid dan komprehensif. Berapa banyak ASN yang akan pensiun dalam lima tahun ke depan? Keterampilan apa saja yang di butuhkan di masa depan? Jangan cuma asal ngikut usulan tanpa riset yang matang.

Ini butuh foresight yang kuat.

5. Analisis Dampak Fiskal Jangka Panjang Sebelum Mengambil Keputusan, Budget Control!

Ini yang paling penting. Jangan sampai kebijakan ini justru jadi boomerang bagi keuangan negara. Perlu perhitungan yang rigid tentang berapa anggaran yang di butuhkan, dan bagaimana dampaknya terhadap pos-pos pengeluaran lain. Jangan sampai niat baik malah bikin kantong kering negara.

Revolusi Pensiun 70-an, ASN Stamina Super, Negara Kena Kanker (Kantong Kering)

Kalau usulan ini benar-benar di realisasikan, Konoha akan jadi negara dengan usia pensiun ASN tertinggi di dunia. Bayangkan, melebihi Jepang, Jerman, bahkan Belanda yang usia harapan hidupnya jauh lebih tinggi. Ini bukan “ASN Stamina Super” namanya, tapi lebih ke arah “Negara Kena Kanker” alias Kantong Kering! Kanker anggaran yang kronis dan sulit di sembuhkan.

Ironisnya, di tengah euforia perpanjangan masa kerja ASN, kita seolah lupa dengan gap generasi. Ribuan fresh graduate yang melek digital dan punya skillset relevan dengan tuntutan zaman, kini harus bersaing dengan senior-senior yang bertahan di posisinya. Ini bukan cuma masalah oportunitas, tapi juga tentang regenerasi dan inovasi.

Bagaimana bisa birokrasi maju kalau sirkulasi darahnya terhambat?

Kebijakan ini juga bisa menciptakan stagnasi di dalam organisasi. Ketika posisi-posisi strategis di isi oleh ASN yang sudah senior, ruang gerak untuk ide-ide segar dan terobosan baru jadi terbatas. Padahal, dunia terus bergerak, dan birokrasi harusnya bisa catch up dengan perubahan itu. Jangan sampai kita jadi negara dinosaurus yang nggak bisa beradaptasi.

Inti-nya: Critical thinking kita harus diasah.

Kebijakan pensiun ASN hingga 70 tahun ini mungkin terlihat simple di permukaan, tapi dampaknya bisa sangat kompleks dan berantai. Ini bukan hanya soal gaji, tapi juga tentang masa depan birokrasi yang efektif, efisien, dan agile di era digital. Jangan sampai generasi muda cuma bisa nganga+p melihat kesempatan kerja yang semakin menipis.

Bergaya Memikirkan Negara, Eeh Ternyata…

Di balik usulan yang terkesan “memikirkan negara” dengan alasan pengalaman dan dedikasi, ada dugaan-dugaan yang bikin kita mikir keras. Jangan-jangan, ini lebih tentang kenyamanan pribadi dan keinginan untuk terus “menghisap” anggaran negara, bukan murni soal kinerja maksimal. Kinerja ASN yang tidak maksimal di usia senja bisa jadi hidden cost yang jauh lebih besar daripada sekadar gaji.

Jika memang alasannya adalah pengalaman dan skillset yang mumpuni, mengapa tidak di terapkan sistem mentoring? ASN yang akan pensiun bisa menjadi coach atau mentor bagi generasi muda yang akan menggantikan mereka. Jadi, ilmunya nggak putus, tapi juga memberikan kesempatan bagi yang muda untuk take over. Ini Win-Win Solution, kan?

Konsep transfer knowledge dan transfer skill jauh lebih penting daripada sekadar memperpanjang masa kerja. Dengan begitu, legacy yang di tinggalkan bukan hanya sekadar kursi kosong yang diganti orang lain, tapi juga pengetahuan dan keterampilan yang terus berkembang. Ini akan menciptakan birokrasi yang lebih sustainable dan flexible plus responsive.

In the end: kebijakan yang baik itu adalah yang memikirkan jangka panjang, tidak hanya sesaat. Atau Paman lupa kita sudah di tahun 2025, semua serba digital dan otomatis ASN yang dibutuhkan pun lebih sedikit.

Ketahuilah: Air mata yang jatuh di usia senja karena penyesalan, jauh lebih pahit daripada keringat yang tumpah di usia muda karena perjuangan. Jangan sampai keputusan yang di ambil sekarang, justru jadi penyesalan di masa depan bagi generasi penerus.

Mari berpikir jernih demi keadaan yang lebih baik!

Salam Dyarinotescom.