Tapi kan karena 😒 … Iya karena apa? – Hay, gue Bimbi, duta tidak resmi Gen Z yang ditugaskan untuk menguak fenomena sosial ini. Jujur, kita semua di kalangan Gen Z “yang notabene hidupnya serba cepat dan sat set” agak bingung sekaligus aneh dengan pilihan masyarakat belakangan ini. Kalian tahu, kan, kalau ada masalah mendesak, mepet, dan butuh ditangani “segera!”, nomor yang dipencet justru bukan 110, melainkan 113. Ya, Pemadam Kebakaran (Damkar) bukan kepolisian.

Padahal, secara kode etik dan job description, urusan penegakan hukum, maling, atau keributan yaa seharusnya ranah Kepolisian. Tapi coba amati.

Damkar itu punya track record yang lumayan legend. Kalau ada kebakaran, mereka datang dengan totalitas football; tidak ada itu birokrasi, administrasi, apalagi basa-basi. Gear lengkap, sirine menderu, dan api langsung disikat. Siiiaaapppp!

Sikap “yang penting selesai dan nyawa selamat” ini kemudian menjadi benchmark bagi masyarakat. Lantas, mengapa image kesigapan ini tidak menular ke institusi pengamanan lainnya?

Pemadam Kebakaran (Damkar) Vs Kepolisian. 

Pantaskah?

 

Damkar Lebih Dipercaya. Lebih Responsif?

Itu tadi yang biasa kita sebut “efek domino ketulusan“.

Masyarakat itu melihat lho perbedaan responsifitas itu. Coba kita bayangkan, ada kucing nyangkut di pohon, atau cincin kawin macet di jari. Jempol keseleo, misal. Siapa yang datang? Ya, Petugas Damkar.

Mereka tidak hanya mengurus api, tapi sudah bertransformasi menjadi “Helpman” serbaguna yang siap menolong apa pun dan kapan pun, tanpa pandang bulu. Pelayanan mereka terasa pure, tanpa ada pikiran negatif soal cost atau prosedur berbelit.

Sedangkan di sisi lain, saat harus berhadapan dengan Kepolisian, masyarakat seakan harus menyiapkan mental. Salah-salah kita pun jadi tersangka 😩. Bukan rahasia lagi kalau proses pelaporan sering terasa lamban, harus melalui step-by-step administrasi, misal. Dan kadang-kadang, duh, harus berhadapan dengan petugas yang kurang humanis.

Belum lagi kasus-kasus lama yang masih nempel di ingatan kolektif, membuat kita semua jadi “males duluan” untuk berurusan. Trust issue ini bukan hanya sekadar gosip, tapi sudah menjadi fakta lapangan yang dialami banyak orang.

Dan inilah letak gap yang sangat besar.

Damkar itu berfokus pada penyelamatan, sedangkan Kepolisian memiliki tugas yang lebih kompleks, yaitu penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban.

Namun, jika dihadapkan pada situasi darurat yang butuh action cepat, masyarakat cenderung memilih yang terbukti gerak cepat (gercep) tanpa harus pusing memikirkan tetek-bengek surat menyurat.

Nah, di sinilah kita harus mencari solusi. Kalau dibiarkan terus, bukan cuma kepercayaan yang hilang, tapi negara bisa boncos karena harus terus-terusan mengurus perbaikan citra yang gak kelar-kelar.

 

Kata Gen Z: Membangun Ulang Kepercayaan Dengan 5 Langkah Pembenahan

Okay, sekarang mari kita stop jadi lemah dan mulai kasih solusi.

Sebagai Gen Z yang kritis, jujur, respek, dan apa adanya (tapi tetap santuy), kita punya beberapa insight yang mungkin boleh jadi jarang terpikirkan, tapi sebenarnya bisa jadi solusi mantul (mantap betul) untuk institusi Kepolisian dalam membangun ulang trust publik.

Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Misal:

 

1. #NoAdministrasiDulu: Protokol “Tolong Dulu, Catat Kemudian”

Ini adalah solusi radikal yang harus diadaptasi dari Damkar.

Untuk laporan darurat dan urgent, fokus pertama adalah aksi dan penyelamatan korban. Catatan, formulir, dan pertanyaan-pertanyaan random bisa dilakukan setelah situasi aman. Jadi, adopsi mentalitas “Gaspol di lapangan”. Masyarakat perlu melihat bahwa polisi sama gercep-nya dalam merespons ancaman fisik atau bahaya yang mendesak.

PoV-nya: Amankan dan tertibkan dulu. Masalah penegakan hukum, serahkan ke kejaksaan. Dan ingat, jikalah diibaratkan ‘kepolisian’ itu bagai benang kusut yang hendak diperbaiki, guting saja bagian yang kusut.

2. Ganti Baju Mental: Program Petugas “Caring & Sharing”

Masyarakat sudah bosan dengan citra kepolisian yang kaku. Sudah waktunya polisi bertransformasi menjadi petugas yang palubisa = Apa yang loe mau, gue bisa.

Bagaimana?

Diawali dengan:

Rebranding Jadi “Police Hypebeast”

Seragam dinas Polisi yang sekarang? “Udah Basi cuy.” Bukan cuma warnanya yang cenderung gloomy, tapi juga bentuknya yang terasa super kaku di iklim tropis Indonesia ini. Yuk, kita bongkar habis!

Masalah Styling?

Polisi itu kerjanya di lapangan, di bawah terik matahari, dan harus sat set. Coba ganti seragam jadi kaos berkerah (polo shirt) berbahan sejuk, celana panjang yang lebih tactical dan santai, lalu sempurnakan dengan sepatu sneakers yang hype (non-marking). Ini akan membuat mereka terlihat lebih humanis, keren, dan siap bergerak tanpa ribet. Istilahnya, “Police Casual Look”.

Agar meyakinkan?

Say “No!” untuk polisi yang gendut (obesitas). Polisi itu harus sigap dan atletis. Jika masyarakat melihat petugas yang perutnya udah sulit diajak kompromi, bagaimana bisa masyarakat yakin mereka bisa mengejar maling atau lari menyelamatkan korban?

Terapkan latihan fisik dan kesehatan ketat secara berkala! Body image adalah bagian dari profesionalisme.

Tapi ada memori lama?

Seragam lama itu sudah terlanjur membawa memori buruk di benak banyak orang: memori tentang ketegasan yang berlebihan, atau insiden yang tidak mengenakkan. Mengganti seragam bukan hanya soal fashion, tapi soal memutus rantai memori negatif tersebut. Rebranding visual adalah langkah awal menuju rebranding mentalitas.

Menolak lupa:

Nah, agar seimbang antara latih fisik dan mental: gelar program pelatihan soft skill secara masif, fokus pada empathy dan komunikasi publik. Istilahnya, “Police 4.0” yang ramah, supportive, dan bukan malah bikin ciut nyali.

Kita harus percaya bahwa “gak ada orang jahat di Republik ini”. Yang ada hanyalah orang yang lapar, dan anak yang nakal.

3. Real-Time Transparency: “Lacak Laporanmu ala Gojek”

Ayoo tebak, kenapa kita suka order online?

Karena kita bisa tracking kurir dan tahu prosesnya. Kepolisian harus menerapkan sistem pelaporan transparan real-time. Begitu laporan masuk, pelapor bisa melihat statusnya: “Laporan diterima,” “Petugas sedang menuju lokasi,” atau “Sedang diselidiki.”

Ini menghilangkan rasa cemas dan kecurigaan, sekaligus menunjukkan akuntabilitas.

4. Kapan-kapan Ajaklah Ngopi Publik: “Sesi Curhat Bareng Polisi Lokal”

Pendekatan personal itu penting. Gak perlu acara besar-besaran.

Adakan agenda rutin akhir pekan di tingkat sektoral untuk ngopi santai (atau ngeteh, terserah) dengan warga, khususnya anak muda dan tokoh lokal. Bukan dalam forum resmi yang kaku, tapi sesi curhat di mana masyarakat bisa menyampaikan unek-unek tanpa takut diintervensi.

Ini yang kami sebut “Community Policing” yang sesungguhnya.

5. Zero Tolerance pada Oknum “Bikin Malu Saja”

Satu, dua oknum yang bertindak nyeleneh bisa merusak reputasi ribuan polisi yang jujur. Institusi harus menerapkan “sanksi sikat = Siap dipecat.” Tanpa pandang bulu kepada oknum yang terbukti menyalahgunakan wewenang. Ingat: tanpa beking.

Masyarakat harus melihat bahwa internal cleansing benar-benar dilakukan. Ini adalah obat pahit yang harus diminum untuk mengembalikan harga diri institusi.

 

⚖️ Tapi Kan…

Tapi kan, kita juga harus fair.

Sejujurnya, Pemadam Kebakaran tidak bisa menggantikan Kepolisian. Benar! Damkar itu pahlawan penyelamat, tapi mereka bukan penegak keamanan dan ketertiban. Mereka tidak punya wewenang untuk menangkap, menyidik, atau bahkan membawa kasus kriminal. Kasihan mereka kejauhan main-nya.

Sadari bahwa: kita sering kali terlalu fokus pada kekecewaan, sehingga lupa betapa vitalnya peran Kepolisian dalam menjaga tatanan sosial.

Siapa yang mengurus kasus narkoba yang merusak masa depan Gen Z? Yang membubarkan tawuran yang meresahkan? Dan, yang mengusut kasus cybercrime yang bikin kita semua rugi? Ya, tentu saja Polisi.

Tugas Kepolisian itu jauh lebih jelimet dan pastinya berisiko. Jika tidak dengan benar-benar ditata, akan jadi duri dalam daging. Terlihat tidak ada, padahal ternyata: eeh, mereka pelakunya (durinya). Segera perbaiki kerusakan itu.

Mereka itu berhadapan langsung dengan kejahatan terorganisir, konflik sosial, hingga ancaman keamanan wilayah. Jangan anggaran hanya belanja fisik semata. Kesehatan skill dan mental juga perlu diasah.

Jika trust publik sudah runtuh total, bagaimana mereka bisa bekerja?

Kita tidak bisa berharap Damkar datang membawa selang air untuk memadamkan api ketidakadilan atau kriminalitas. Oleh karena itu, support publik untuk kepolisian itu penting, asal diimbangi dengan perbaikan fundamental.

Ingat, malas itu biang dari perbaikan yang gagal.

 

🤝 Semua Demi Masyarakat

Pada akhirnya, isu “Lebih Pilih Damkar daripada polisi” ini adalah sindiran jujur dari suara masyarakat.

Ini bukan persaingan antar instansi, tapi sebuah pesan keras bahwa kualitas pelayanan publik di bidang keamanan harus ditingkatkan. Kita tidak butuh institusi yang saling sikut, kita butuh dua pahlawan yang sama-sama gercep, profesional, dan humanis di bidangnya masing-masing.

Masyarakat berhak mendapatkan rasa aman yang full package.

Kita berharap Kepolisian bisa mengadopsi ketulusan dan sense of urgency ala Damkar, sementara Damkar tetap menjadi garda terdepan dalam penyelamatan. Ketika sinergi ini tercipta, maka kita tidak akan lagi bingung harus menghubungi siapa saat butuh pertolongan.

Damkar dan Kepolisian.

Kalian tahu? Hero sejati itu bukan cuma yang berhasil memadamkan api di gedung, tapi juga yang berhasil memadamkan api amarah dan trust issue di hati masyarakat.

 

Salam Dyarinotescom.