Gak tau juga ini, kami belum lama ini sangat-sangat tertarik🤔 menyorot apa yang sedang terjadi di balik layar percaturan opini publik. Ibaratnya begini, di era serba digital ini, narasi bisa dibangun dan dihancurkan dalam hitungan detik. Fenomena “buzzer” yang katanya mampu menggoyang elektabilitas bak “ninja” silent assassin di dunia maya, kini menyeruak dengan dugaan yang cukup mencengangkan: benarkah mereka didanai oleh cuan negara demi sebuah image makeover kekuasaan?
Pertanyaan “apa boleh?”
Dalam konteks ini tentu menggelitik nurani.
Jika benar adanya, praktik ini bukan sekadar gimmick politik biasa, melainkan berpotensi menjadi sebuah political engineering yang sistematis. Uang rakyat, gitu lho yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan, justru dialirkan untuk memoles citra penguasa.
Ini bukan lagi soal kita suka atau tidak suka dengan nii orang, tapi pasti dong menyentuh akar etika dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Seru? Mari kita unboxing lebih dalam praktik yang kontroversial ini.
Terbongkar! Dana Negara Mengalir ke Kantong Buzzer?
Beberapa waktu lalu, misalnya,
Jagat maya sempat di hebohkan dengan berbagai bocoran dan indikasi kuat mengenai dugaan aliran dana negara ke kantong para opinion shaper alias buzzer. Kendati belum ada pembuktian hukum yang inkracht, narasi ini terlanjur liar bak bola salju yang terus membesar.
Kita disini mendengar bisik-bisik tentang proyek-proyek komunikasi pemerintah yang melibatkan sejumlah agensi digital dengan bayaran fantastis, di mana sebagian besar dananya di duga kuat di gunakan untuk menyokong aktivitas buzzer di berbagai platform media sosial.
Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan “buzzer” ini?
Secara sederhana, buzzer itu bisa kita pahami “sekelompok atau individu yang di bayar untuk menyebarkan pesan tertentu,” bisa itu demi membentuk opini, atau bahkan menyerang pihak-pihak yang di anggap berseberangan di dunia maya.
Mereka bergerak secara terorganisir, seringkali menggunakan akun-akun anonim atau sockpuppet, dan memiliki kemampuan untuk menciptakan trending topic atau menggiring narasi sesuai dengan kepentingan pihak yang membayar mereka.
Praktik penggunaan buzzer sendiri bukanlah barang baru dalam dunia politik. Namun, ketika sumber pendanaannya di duga berasal dari kas negara, situasinya menjadi jauh lebih problematik.
Ini tega dan gila!
Ini bukan lagi sekadar strategi komunikasi politik, melainkan berpotensi menjadi penyalahgunaan kekuasaan dan uang rakyat untuk kepentingan pencitraan semata. Publik berhak tahu, ke mana gerangan pundi-pundi negara ini bermuara dan untuk tujuan apa.
Buzzer Bayaran Negara: Etis atau Korupsi Terselubung?
Menanggapi isu sensitif ini, seorang teman di warung kopi yang kami temui, menanggapi hal tersebut dengan bermuka masam, sebut saja Om Adiguna, memberikan pandangannya yang cukup makjleb.
Menurut beliau, penggunaan dana negara untuk membayar buzzer demi pencitraan jelas memiliki dimensi etika dan hukum yang problematik. “Secara etika, ini adalah praktik yang tidak fair dan tidak transparan. Uang rakyat seharusnya di gunakan untuk kepentingan publik yang jelas dan terukur, bukan untuk memanipulasi opini demi keuntungan segelintir pihak,” ujarnya dengan nada serius.
Lebih lanjut, si Om menjelaskan bahwa praktik ini berpotensi masuk dalam kategori “korupsi terselubung“.
“Meskipun mungkin tidak ada transaksi suap secara langsung, namun penggunaan anggaran negara yang tidak sesuai peruntukannya, apalagi jika tujuannya adalah untuk pencitraan diri atau kelompok tertentu, dapat di kategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian negara. Ini adalah bentuk political corruption yang harus diwaspadai,” tegasnya.
Beliau menambahkan bahwa perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran komunikasi pemerintah. “Harus jelas, program komunikasi apa saja yang di biayai negara, siapa saja pihak yang terlibat, dan apa output yang di harapkan.!”
Jangan main-main dengan Bangsa Indonesia!
“Jika!” kata beliau, “Di temukan indikasi kuat penyimpangan dan penggunaan dana untuk aktivitas buzzer yang tidak jelas urgensinya bagi kepentingan publik, maka aparat penegak hukum wajib bertindak tegas. Ini bukan lagi soal like atau comment, tapi soal integritas pengelolaan keuangan negara,” Tegas si Om sembari seruput kopi pagi kala itu.
Main Cantik Ala Buzzer Negara: Bongkar Taktik Pencitraannya!
Para pejabat yang ingin mendongkrak popularitas di dunia maya seringkali menggunakan taktik yang out of the box melalui bantuan para buzzer. Dan benar! Ternyata, bisa sangat sukses mendongkrak nilai dari sebuah nama. Agar sedikit melek politik, berikut adalah beberapa taktik pencitraan yang jarang disadari publik.
Diantara-nya:
1. “Playing Victim” dengan Sentuhan Dramatis
Taktik ini memanfaatkan isu-isu sensitif atau bahkan menciptakan narasi “terzolimi” untuk mendapatkan simpati publik. Buzzer akan menggoreng isu ini dengan angle yang mendramatisir, membuat sang pejabat terlihat sebagai pihak yang di zalimi dan layak di bela. Istilah populernya, “drama queen” dengan plot twist politik.
😁 Jadi geli sendiri jika membahas tentang ini. Batul gak Bang Rizal?
2. “Grassroots Movement” Instan
Buzzer menciptakan ilusi dukungan akar rumput yang masif melalui serangkaian postingan, komentar, dan petisi daring yang terkoordinasi. Seolah-olah ada gelombang dukungan spontan dari masyarakat, padahal ini adalah hasil kerja tim cyber troops yang terorganisir. Fenomena “karpet merah” digital yang di gelar dalam semalam.
3. “Silent Endorsement” dari Influencer Dadakan
Para buzzer menyusupkan narasi positif tentang pejabat melalui akun-akun influencer palsu atau akun-akun dengan pengikut organik yang berhasil “di beli” pengaruhnya. Dukungan terselubung ini tampak lebih kredibel karena datang dari “tokoh” yang di anggap memiliki pengaruh di kalangan tertentu. Ini seperti taktik “bisikan maut” di telinga pemilih.
4. “Charity Bombing” dengan Tujuan Terselubung
Pejabat melakukan aksi-aksi sosial atau donasi yang kemudian di viralkan secara masif oleh para buzzer. Tujuannya bukan hanya untuk membantu, tapi juga untuk menciptakan citra dermawan dan peduli. Ini adalah “operasi semut” kebaikan yang tujuannya elektoral.
5. “Framing” Isu dengan Narasi Tunggal
Buzzer bekerja untuk membingkai isu-isu kontroversial dari sudut pandang yang menguntungkan pejabat. Mereka menciptakan narasi tunggal yang terus di ulang-ulang di berbagai platform, sehingga opini publik cenderung terbentuk sesuai dengan frame yang di inginkan. Ini adalah seni “membelokkan fakta” dengan sentuhan storytelling politik.
Jangan Kaget! Uang Negara Dipakai Bayar Buzzer?
Para negarawan sejati selalu mengingatkan akan pentingnya amanah dalam mengelola keuangan negara. “Kurang cerdas bisa lho di perbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat di hilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur sulit di perbaiki.” Jika kita tahu maksud dari kalimat tersebut, bisa menjadi tamparan keras bagi praktik penggunaan uang negara untuk kepentingan pencitraan pribadi.
Kejujuran dan integritas adalah fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan.
Penggunaan dana publik untuk membayar buzzer jelas bertentangan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya di junjung tinggi. Uang rakyat harus di gunakan secara efisien dan efektif untuk program-program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas, bukan untuk memoles citra individu atau kelompok tertentu.
Praktik ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Oleh karena itu,
Perlu adanya bersih-bersih anggaran “hantu” pemerintah baik pusat dan daerah. Siapa yang memantau, om?
Orang-orang yang merasa mencintai dan memiliki Negeri ini. Jadi tak perlu malu dan takut untuk bersuara. Uang dan kekayaan itu milik rakyat, “milik kita”. Pengelola negara adalah orang-orang yang kita bayar dan kita berikan amanah untuk kerja.
Ingat-nya:
Jangan sampai uang negara yang seharusnya menjadi booster kesejahteraan rakyat, justru menjadi bahan bakar bagi mesin pencitraan yang tidak sehat. Ini adalah panggilan bagi semua untuk menjaga marwah keuangan negara dan memastikan setiap rupiah yang di keluarkan benar-benar untuk kepentingan bangsa dan negara.
Salam Dyarinotescom.
