Bayangkan skenario paling absurd dari sebuah serial anime seru. Cerita-nya, di sebuah negeri antah berantah, pemerintahnya kehabisan akal untuk mencari dana. Akhirnya, mereka mengeluarkan kebijakan paling nyeleneh sejagat raya: “Pajak Napas”. Iya, setiap kali kamu menghirup oksigen, ada meteran digital yang mencatatnya dan langsung memotong saldo rekeningmu. Atau “Pajak Senyum” di mana senyummu harus berbayar karena dianggap sebagai “ekspresi mewah”. Negara kok Bodoh sih!

Wah😂 terdengar menjijik-kan dan konyol? Atau tolol! Dan, ironisnya, kadang-kadang, headline berita yang kamu baca di media massa “tentang kenaikan pajak tertentu” terasa tidak jauh beda lucunya dengan skenario cerita tadi.

Kadang neeh, kita dibuat bertanya-tanya, apakah ini semua bagian dari pertunjukan stand-up comedy yang dibawakan oleh para pejabat? Tawa kita mungkin terdengar wkwkwk, tapi di dalam ada rasa pedih, perut keroncongan.

Mereka cerita kosong tentang pembangunan, ana, ini, ono, tentang infrastruktur yang menjulang tinggi, tentang kesejahteraan yang tak bertepi. Tapi di saat yang sama, kita merasa seperti sedang membayar “harga tiket konser joget perut” yang terus-menerus naik panggung tanpa ada lagu baru.

Sementara mereka asyik menikmati tepuk tangan, dompet kita semakin tipis, cekung, gak ada proyek, bernafas dikit dibilang aib keluarga 😂menyisakan pertanyaan besar: ada apa di balik layar sana?

Negara kok Bodoh sih!

 

Mengelola ‘Duit Rakyat’ Itu Enak. Negara Bodoh vs. Negara Inspiratif

Mengelola ‘duit rakyat’ itu seperti mengurus bisnis keluarga. Yaa gak sih? Ada yang tahu cara memutar modalnya agar berkembang, ada juga yang hanya bisa menghabiskan lalu merengek minta tambahan modal.

Istilah “duit rakyat” memang sudah jadi makanan sehari-hari, tapi maknanya seringkali menguap entah ke mana. Kita sering melihat ada “negara bodoh” yang punya jurus andalan cuma satu, hanya bisa: menaikkan pajak.

Sementara di belahan dunia lain, ada “negara inspiratif” yang punya banyak jurus rahasia. Mereka bisa bikin rakyatnya sejahtera tanpa harus terus-terusan menggerogoti kantong mereka.

Coba lihat tuh Konoha 😁.

Konon, mereka punya seorang menteri keuangan terbaik yang lulusan salah satu universitas top di Amerika. Dianggap sebagai orang paling ‘pintar’ sedunia dalam urusan uang dan hutang. Tapi kok, jurus yang dikeluarkan itu-itu saja, ya? Naikkan pajak ini, genjot pajak itu, hutang disini dan disana.

Seolah-olah, satu-satunya cara membuat negara kaya adalah dengan membuat rakyatnya semakin menderita. Tapi dengan bangga menjawab: Masih aman kok, lagian ini kan perintah atasan.

 

Kamu tahu, bedanya pintar dan bodoh itu tipis.

Sebenarnya, siapa sih yang lebih pintar? Apakah si menteri yang bisa ngomong teori ekonomi atau rakyat yang setiap hari ngelus dada melihat harga-harga naik?

Taukah kamu: Masyarakat justru adalah entitas yang paling brilian. Masyarakat gak perlu gelar dari Harvard untuk paham arti kesengsaraan. Gak perlu ijazah palsu untuk berjuang. Masyarakat tahu betul rasanya dijajah oleh pemungut pajak dari negaranya sendiri.

Penderitaan itu sekolah terbaik.

Tahu bagaimana cara bertahan hidup, berhemat, dan beradaptasi. Mereka adalah para survivalist sejati. Mereka tidak belajar dari buku teks, melainkan dari pengalaman. Jika ada yang merasa paling pintar karena bisa mengumpulkan pajak, itu mah “bodoh!”.

Coba tanyakan pada mereka yang setiap hari harus memutar otak agar bisa makan. Siapa yang lebih tahu tentang arti uang dan kesejahteraan?

Negara yang benar itu tidak akan membiarkan rakyatnya menderita.

Harusnya berpikir kreatif, mencari jalan lain, dan membuat terobosan agar rakyatnya bisa hidup layak. “Kan sudah diberi upah, jabatan, kedudukan!” Semua sadar kok bahwa jika masyarakat sejahtera, maka pajak akan datang dengan sendirinya, bukan karena paksaan.

Ini adalah pola pikir yang harusnya ada.

Pola pikir yang bukan hanya sekadar menguras, tapi juga memberi. Bukan hanya mengambil, tapi juga mengolah dan mengembangkan.

Negara kok Bodoh sih!

 

Cara Ngurus Negara Biar Gak Boncos? Sini, Gue Spill!

Ngerasa duit pajak yang udah dibayar capek-capek itu cuma nguap aja kayak embun pagi? Gak keliatan wujudnya, apalagi hasilnya.

Nah, kalo kita ngerasa gerah kayak gini, berarti masih dikatakan normal. Masalahnya bukan di jumlah uangnya, tapi di cara ngelola sumber daya negara biar lebih profesional.

Negara itu kayak startup gede paman, gak bisa cuma ngandelin satu sumber cuan. Kalo cuma ngandelin pajak seperti penjajah saja kelihatan-nya.

Lama-lama, pelanggan alias rakyatnya bakal kabur karena bosen dan merasa gak dapet value. Makanya, negara itu butuh terobosan biar pendapatannya makin beragam dan gak cuma nguras dompet kita.

Bisa dong kita cari itu dengan:

 

1. Lotre Nasional yang gak Kaleng-Kaleng

Banyak negara maju memiliki sistem lotre yang dikelola profesional banget. Uangnya gak cuma buat hadiah, tapi juga buat modalin program sosial, kayak pendidikan dan kesehatan. Kuncinya cuma satu: transparansi. Jadi, alokasi dananya jelas, misalnya 50% buat hadiah, 30% buat program sosial, dan 20% buat pendapatan negara.

Dengan begitu, masyarakat percaya dan mau ikutan, apalagi kalau ada harapan dapat hadiah gede.

 

2. Pajak Transaksi yang Anti-Ribet

Di era serba digital sekarang, transaksi keuangan itu terjadi setiap detik. Bayangkan, setiap transaksi digital “dari transfer bank sampai perdagangan saham” dikenakan pajak yang sesuai. Makan ditempat mahal yaa pajaknya mahal, Dan, sebalik-nya, makan di warteg yaa pajaknya juga coin-an.

Bisa saja hal ini telah dilakukan, tapi masih salah sasaran.

Masyarakat dengan penghasilan rendah yaa harus kecil pajaknya. Dilihatnya dari mana? Dari poin 6 dong!

Pajak ini bisa diterapkan bertahap dan dirancang supaya tidak memberatkan rakyat. Disesuaikan dengan tingkatan pendapatan. Intinya, kita bisa nambang cuan dari setiap klik, tanpa bikin masyarakat teriak.

 

3. Denda Otomatis Anti-Drama

Memanfaatkan teknologi seperti CCTV untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas dan lingkungan bukan lagi dongeng, melainkan sebuah realita yang sudah diterapkan.

Dengan sistem otomatis, begitu ada pelanggaran terdeteksi, denda akan langsung dikirimkan ke alamat pelanggar secara elektronik. Proses ini sepenuhnya transparan dan adil, tanpa ada ruang untuk negosiasi atau “uang damai” di jalanan.

Aparat digital seperti ini jauh lebih dibutuhkan daripada oknum yang kerap memeras.

Sistem ini tidak hanya meningkatkan kedisiplinan, tetapi juga menciptakan siklus positif. Dana yang terkumpul dari denda bisa langsung dialokasikan untuk perbaikan dan pembangunan fasilitas publik, seperti jalan raya yang mulus, trotoar yang aman, atau taman kota yang terawat.

Dengan cara ini, masyarakat yang patuh akan menikmati fasilitas yang lebih baik, sementara pelanggar akan berkontribusi langsung pada pembangunan.

 

4. Dana Filantropi Nasional untuk para “Sultan”

Pemerintah bisa membuat Dana Perwalian Filantropi Nasional yang dikelola secara profesional. Dana ini berfungsi sebagai wadah resmi untuk menampung sumbangan besar dari para filantropis, individu kaya, maupun perusahaan besar yang peduli pada kemajuan bangsa.

Model ini tidak hanya menawarkan insentif berupa potongan pajak bagi para penyumbang, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang masuk dikelola dengan transparan, efektif, dan produktif. Dana yang terkumpul tidak hanya disimpan, melainkan diinvestasikan kembali dalam instrumen keuangan yang aman agar nilainya terus bertambah.

Dengan adanya wadah ini, budaya berbagi dan berkolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta akan semakin kuat. Filantropis dan korporasi bisa melihat secara langsung bagaimana sumbangan mereka digunakan untuk program-program sosial yang berdampak nyata, seperti beasiswa pendidikan, penelitian ilmiah, atau pembangunan infrastruktur kesehatan.

Praktik ini bukan hanya menambah sumber pendapatan negara di luar pajak, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan menciptakan sinergi positif yang berkelanjutan.

 

5. BUMN Gak Untung? Spin Off Aja!

BUMN itu seharusnya jadi lumbung uang negara. Bukan jadi beban!

Jika tak untung kalian itu bodoh atau main curang! Kalau ada yang kerjanya cuma rugi terus, mendingan dilebur saja. “Artinya manajemen pengelolaan salah urus” Daripada jadi beban anggaran dan bikin negara boncos, lebih baik uangnya dipake buat yang lain.

Gak usah baper kak, ini soal efisiensi.

 

6. Cuan dari Data, Bukan Cuma Dari Hasil Tambang

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, kita harus menyadari satu hal krusial: data adalah “emas baru”.

Di era yang katanya digital ini, nilai data jauh melampaui sumber daya alam konvensional seperti batu bara atau minyak. Sayangnya, potensi ini sering terabaikan. Negara seharusnya tidak hanya berperan sebagai regulator, tapi juga sebagai pengelola data yang strategis untuk kesejahteraan rakyat.

Membangun platform super canggih untuk mengumpulkan dan mengolah data adalah langkah revolusioner. Dengan platform ini, pemerintah bisa mengumpulkan data anonim dari berbagai sumber, mulai dari transaksi keuangan digital hingga pola konsumsi masyarakat.

Data yang diolah dengan baik ini bisa jadi dasar untuk menentukan kebijakan yang lebih adil dan akurat, misalnya dalam menentukan besaran pajak berdasarkan kemampuan ekonomi riil seseorang. Selain itu, data yang telah dianonimkan dan dikurasi bisa dijual ke perusahaan teknologi global, membuka aliran pendapatan baru yang signifikan bagi negara.

Mengembangkan ekonomi berbasis data bukan hanya soal mencari keuntungan, tapi juga tentang keberlanjutan. Daripada terus menerus merusak alam dengan menggali sumber daya alam yang terbatas, kita bisa mendapatkan “cuan” dari aset digital yang tidak akan pernah habis.

Ini adalah cara berpikir yang jauh lebih adil, menguntungkan, dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan data secara baik, kita bisa membangun masa depan yang lebih makmur tanpa harus mengorbankan lingkungan.

 

7. Wisata Religi untuk “Dosa” para Koruptor

Potensi pariwisata religi di Konoha itu gede banget, tapi pengelolaannya masih ala kadarnya. Selain jualan pemandangan, kita bisa jualan pengalaman yang lebih dalam. Contohnya, ajak para pejabat buat wisata tobat.

Untung-untung mereka sadar, dunia ini hanya sementara. Jadi, mereka bisa nyumbang buat fasilitas umum, sekaligus menebus dosa.

 

8. Ekonomi Metaverse, Bukan Sekadar Jualan Online

Fokus pada ekonomi metaverse itu langkah maju.

Negara bisa fasilitasi “meta-city” atau kota virtual tempat orang dari seluruh dunia bisa berbisnis dan berinteraksi. Pendapatan dari sektor ini bisa melonjak drastis dan membuka peluang ekonomi tanpa batas.

Orang bisa nego harga disana. Buat yang cari kerja pun bisa dipertemukan dengan pihak yang butuh. Nah, jika menteri terkait gak bisa ngurus, ya ganti aja. Simpel.

 

9. ASN Dibayar Sesuai Kinerja

Di era modern ini, sudah enggak zamannya lagi Aparatur Sipil Negara (ASN) cuma datang ke kantor buat ngabsen, ngopi, dan ngobrol. Kinerja yang lamban dan kurang produktif bukan cuma bikin pelayanan publik jadi ampas, tapi juga mengikis kepercayaan masyarakat.

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan dari uang rakyat seharusnya dibarengi dengan tanggung jawab dan hasil kerja yang nyata.

Terapkan sistem yang lebih adil dan transparan dalam mengelola kinerja ASN. Gaji dan bonus harusnya enggak lagi disamaratakan, melainkan dihitung berdasarkan produktivitas dan jam kerja efektif. Jika seorang ASN mampu menyelesaikan tugasnya dengan cepat, efisien, dan memberikan hasil yang memuaskan, sudah sepatutnya ia diberi penghargaan, misalnya dalam bentuk bonus atau kenaikan pangkat yang lebih cepat.

Sebaliknya, bagi mereka yang malas-malasan, sering mangkir, atau tidak memberikan kontribusi signifikan, harus ada sanksi tegas, seperti pemotongan gaji atau tunjangan. Sistem ini akan menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif dan memotivasi setiap individu untuk memberikan yang terbaik.

Dengan begitu, ASN tidak hanya akan menjadi ‘pegawai’, tetapi juga motor penggerak pembangunan yang profesional dan berintegritas, yang benar-benar melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

 

10. Optimalisasi Aset Negara yang “Tidur”

Banyak dari kita mungkin mikir kalau aset negara yang “tidur” itu cuma gedung kosong atau lahan tak terurus di kota. Padahal, aset terbesar dan paling potensial justru ada di hutan dan lautan kita. Ya, dua kekayaan alam ini sering kali kurang dimanfaatkan secara optimal, padahal bisa jadi sumber pendapatan yang luar biasa kalau dikelola dengan benar.

Hutan kita bukan cuma soal pohon dan kayu.

Di dalamnya ada potensi ekowisata yang belum tergarap maksimal. Bayangkan, jutaan orang dari seluruh dunia bisa datang untuk menikmati keindahan alam, trekking, atau melihat keanekaragaman hayati. Selain itu, ada juga hasil hutan non-kayu seperti getah, madu, dan tanaman obat-obatan yang bisa diolah jadi produk bernilai tinggi.

Begitu juga dengan lautan.

Secara negara maritim terbesar, tapi potensi ini sering dilupakan. Selain ikan yang melimpah, lautan kita punya potensi besar di sektor perikanan modern, bioteknologi kelautan, dan energi terbarukan. Kita bisa membangun industri pengolahan ikan canggih, meneliti bahan-bahan dari laut untuk obat-obatan, bahkan memanfaatkan energi ombak dan pasang surut.

Semua ini bisa jadi “ladang cuan” baru yang berkelanjutan, jauh lebih menjanjikan daripada sekadar tambang atau hasil bumi yang bisa habis.

 

11. Pengangguran Jadi “Pasukan” Kebersihan

Daripada membiarkan angka pengangguran terus membengkak, pemerintah bisa mengadopsi solusi yang simpel namun berdampak besar. Salah satunya adalah dengan menciptakan program kerja anti-ribet yang bisa diakses oleh siapa saja tanpa syarat yang rumit. Program ini bukan hanya tentang memberikan pekerjaan, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan sekaligus memperbaiki lingkungan.

Salah satu ide yang paling efektif adalah membentuk “pasukan kebersihan” dan “pasukan taman”. Tugas mereka jelas: menjaga kebersihan kota, merawat taman, dan memastikan fasilitas publik terawat dengan baik. Program ini enggak cuma bikin lingkungan jadi lebih bersih dan nyaman, tapi juga memberikan penghasilan langsung bagi mereka yang membutuhkan.

Dengan upah yang layak, tentu saja, warga “kurang beruntung” alias penganggur bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengurangi beban ekonomi, dan mendapatkan kembali harga diri mereka. Alih-alih menganggap pengangguran sebagai masalah, pemerintah bisa mengubah mereka menjadi aset berharga yang berkontribusi langsung pada kemajuan kota. Simpel, efektif, dan saling menguntungkan.

 

12. Penjahat di Penjara, makan kenyang, tidur nyenyak? 😧 Uenak yaa. Jual ke Medan Perang!

Ide ini memang ekstrem dan nyeleneh, tapi kalau dipikir-pikir dengan logika “anti-mainstream”, ada benang merah yang bisa ditarik. Daripada negara harus terus-menerus mengeluarkan anggaran besar untuk membiayai para narapidana di penjara: “mulai dari makan, tempat tinggal, sampai fasilitas kesehatan” kenapa tidak mencoba mencari cara agar mereka tidak menjadi beban?

Secara logika gila, mengubah para penjahat menjadi tentara bayaran bisa menjadi solusi. Mereka tidak hanya bisa menghasilkan uang untuk negara, tetapi juga mengurangi populasi penjara yang seringkali melebihi kapasitas. Tentu saja, ide ini mustahil untuk direalisasikan karena melanggar banyak sekali hukum dan norma kemanusiaan.

Namun, esensinya mengajarkan kita untuk berpikir di luar kotak. Yaitu, bagaimana caranya agar aset yang dianggap tidak produktif, bahkan merugikan, bisa diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan menghasilkan keuntungan bagi negara.

 

13. Hukuman Koruptor yang Setimpal

Dalam sebuah negara yang ideal, keadilan harus ditegakkan tanpa kompromi. Hukuman bagi para koruptor seharusnya tidak main-main, melainkan harus sebanding dengan kerugian besar yang mereka timbulkan pada rakyat dan negara. Menganggap hukuman koruptor sama dengan maling ayam adalah sebuah ketidakadilan yang nyata.

Maling ayam merugikan satu orang, sementara koruptor merugikan jutaan orang, merampas hak mereka atas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang layak.

Untuk menciptakan efek jera yang nyata, hukuman harus dibuat semaksimal mungkin. Konsep pemotongan tangan, meskipun ekstrem dan tidak mungkin diterapkan secara hukum, mencerminkan sebuah ide yang kuat: keadilan harus terlihat.

Hukuman bagi koruptor tidak boleh hanya berupa kurungan penjara singkat atau denda kecil yang bisa mereka bayar. Harus memberikan “pesan yang tegas!” kepada masyarakat bahwa mencuri uang rakyat adalah kejahatan serius yang dampaknya dirasakan oleh semua orang.

Sesuatu yang memberi efek tobat, berani, dan setimpal akan memulihkan kepercayaan publik dan menunjukkan bahwa negara serius dalam memberantas korupsi.

 

14. Pemimpin Harus Punya Nyali

Percuma punya ide sebagus apa pun kalau pemimpinnya tidak punya nyali dan integritas. Poin ini adalah yang paling fundamental dalam memajukan sebuah negara. Ibaratnya, sebuah kapal secanggih apa pun tidak akan pernah sampai ke tujuan jika kaptennya penakut dan tidak jujur.

Di zaman sekarang, mencari pemimpin yang berani mengambil risiko, tidak takut membuat keputusan sulit, dan paling penting, tidak tergoda oleh godaan uang adalah hal yang sangat langka. Para pemimpin yang punya nyali bukan hanya berani menghadapi tantangan dari luar, tapi juga berani melawan godaan dari dalam dirinya sendiri.

Mereka jujur kepada rakyat, transparan dalam setiap kebijakan, dan berani bertanggung jawab atas setiap keputusan yang dibuat. Pemimpin seperti ini adalah harta karun yang sesungguhnya.

Tanpa-nya: yaitu seorang pemimpin yang punya integritas dan keberanian, semua ide-ide brilian yang kita punya hanya akan berakhir sebagai wacana tanpa makna.

 

15. “Brainwash” Pejabat Biar Gak Korupsi

Ide ini mungkin terdengar menggelikan, mission impossible versi India, seperti mencuci otak semua orang agar lurus dan jujur. Tapi, esensinya adalah tentang menciptakan kesadaran kolektif bahwa korupsi bukan hanya kejahatan hukum, melainkan juga dosa besar yang merusak moral bangsa.

Setiap hari ‘mereka’ para pejabat itu diperdengarkan suara-suara kejujuran. Dan kesadaran tentang: curang itu sebagai pengkhianatan. Menanamkan pemahaman bahwa setiap uang rakyat yang dicuri bukan hanya merugikan negara, melainkan juga membunuh hak-hak dasar jutaan orang, dari anak-anak yang seharusnya mendapat pendidikan layak, hingga pasien yang butuh fasilitas kesehatan.

Setiap rupiah akan digunakan sesuai peruntukannya, menghasilkan infrastruktur yang kuat, pelayanan publik yang efisien, dan kesejahteraan yang merata. Karena pada akhirnya, sehebat apa pun sistem yang dibuat, akan rapuh jika dijalankan oleh orang-orang yang tidak tahu diri.

 

Pajak Doang yang Gede, Tapi…! Dari Negara Bodoh Menuju Negara Pro

Ketika kita melihat negara-negara maju, jarang sekali kita mendengar mereka terus-terusan mengeluh soal pajak. Kenapa? Karena mereka sudah menjadi “negara pro”. Mereka tahu bahwa mengandalkan pajak adalah mentalitas “negara bodoh”, mentalitas yang hanya bisa memungut tanpa bisa menciptakan nilai.

Negara “pro” mengerti bahwa sumber kekayaan terbesar mereka adalah kreativitas dan inovasi. Mereka tidak hanya menjual apa yang mereka miliki, tapi mereka menciptakan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain.

Misalnya saja, Jepang tidak punya sumber daya alam melimpah, tapi mereka punya teknologi, robotika, dan inovasi yang tak ada duanya. Singapura tidak punya ladang minyak, tapi mereka menjadi pusat keuangan dunia.

Bahkan, negara di Timur Tengah yang tadinya hanya mengandalkan minyak, sekarang sudah beralih ke pariwisata dan teknologi. Mereka tahu bahwa suatu saat minyak akan habis, tapi inovasi dan kreativitas tidak akan pernah ada habisnya.

Negara kok Bodoh sih!

 

Jika kita tidak memiliki kelebihan, maka kita harus menciptakan kelebihan itu.

Kita harus membedah diri sendiri, mencari tahu apa yang menjadi kekuatan kita. Apakah itu budaya, kuliner, seni, atau sumber daya manusia yang melimpah? Apapun itu, kita harus mengolahnya menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Ini adalah cara berpikir “di luar nalar”, cara berpikir yang membuat sebuah negara menjadi profesional.

Jadi, ketika kita mendengar lagi tentang kenaikan pajak, kita seharusnya tidak hanya mengeluh, tapi juga menuntut.

Kita harus menuntut agar para pemimpin kita berpikir lebih kreatif, lebih profesional, dan lebih “pro”. Kita harus menuntut agar mereka tidak hanya bisa memungut, tapi juga bisa menciptakan kekayaan. Kekayaan yang tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tapi juga oleh seluruh rakyat.

Negara kok Bodoh sih!

 

Transformasi Negara Bodoh menjadi Negara Cuan

Sudah saatnya kita berhenti “ngeluh” dan mulai menuntut perubahan.

Kita harus mendesak para ‘pemimpin Konoha ini’ untuk mengubah pola pikir “negara bodoh” menjadi “negara cuan”. Sebuah negara yang profesional tidak hanya mengumpulkan pajak, tetapi juga menciptakan keuntungan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Keuntungan itu bukan hanya dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk kebahagiaan, kemudahan, dan rasa aman.

Pajak memang penting, tapi jangan sampai ia menjadi satu-satunya sumber pemasukan. Negara harus punya jurus lain, jurus yang lebih kreatif, lebih visioner, dan lebih berani. Negara harus bisa menjadi “manajer” yang handal, yang bisa memutar aset, mengolah potensi, dan menciptakan peluang. Jika negara bisa menjadi “cuan”, maka rakyatnya pun akan ikut “cuan”.

Sebuah negara yang profesional tidak akan membebani rakyatnya dengan pajak yang konyol. Mereka akan membuat rakyatnya bahagia, karena mereka tahu bahwa rakyat yang bahagia adalah aset terbesar.

Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Negara yang profesional adalah negara yang bisa memberi, bukan hanya meminta.

Negara kok Bodoh sih!

 

Salam Dyarinotescom.